Kasus Dugaan Korupsi DAK Muna 2015, Jaksa Tetapkan Lima Tersangka – Kendari Pos
Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Hukum & Kriminal

Kasus Dugaan Korupsi DAK Muna 2015, Jaksa Tetapkan Lima Tersangka

Sumber: Penyidik Kejari Muna

KENDARIPOS.CO.ID — Sengkarut kasus dugaan mega korupsi dana alokasi khusus (DAK) Muna 2015, akhirnya terkuak. Setelah setahun lebih diusut, kamis (21/12), Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna resmi menetapkan lima tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) RN, Kabid Anggaran DPPKAD TS, PPK Binamarga Dinas PU SND, Kabid Perbendaharaan HS dan pemegang kas daerah atau kuasa BUD IG.

Penetapan kelima tersangka ini diumumkan langsung Kepala Seksi Intelegen (Kasi Intel) Kejari Muna selaku Ketua Tim Penyidik kasus DAK Muna, Ld Abdul Sofyan di Aula Kejari Muna, Kamis (21/12). Dia menjelaskan, ada dua aspek yang menjadi fokus penyidikan dan berujung penetapan tersangka, yakni terkait pembayaran DAK maupun pengelolaan dana deposito.

“Penetapan tersangka ini, berdasarkan bukti-bukti kuat yang sudah dikumpulkan penyidik,” ujar Ld Abdul Sofyan yang didampingi sejumlah penyidik. Lebih rinci, dia menjelaskan tentang hasil penyidikan pembayaran pekerjaan yang dibiayai dari DAK Muna 2015. Pekerjaan yang dibiayai DAK tahun 2015 dan tidak selesai, sehingga menyeberang tahun dan dibayarkan pada tahun 2016. Untuk kasus ini, tersangkanya ada tiga orang. Rinciannya, dua dari lingkup DPPKAD (sekarang BPKAD) dan satu lagi pejabat pembuat komitmen (PPK). Mereka adalah RN, TS dan SND.

Dari proses penyidikan juga, lanjut Sofyan, sudah ditemukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan sementara penyidik. Namun, pihaknya tetap juga menunggu hasil audit resmi dari ahli BPKP. “Kita sudah ajukan dalam proses penghitungan. Tapi berdasarkan hitungan penyidik, kerugian negara mencapai Rp 41 miliar,” katanya.

Abdul Sofyan menambahkan, hasil penyidikan terkait deposito 2015 juga ada kejanggalan. Dimana, tindak pidananya juga terang dan ditemukan tersangkanya. Menariknya, dalam kasus ini, nama RN kembali ditetapkan sebagai tersangka lagi. Hal itu, berdasarkan kesimpulan penyidikan deposito sebesar Rp 200 miliar. Tersangkanya juga ada tiga, yakni RN, HS dan IG. “Jadi sebenarnya ada enam orang, namun karena nama RN ada di dua kasus tersebut, sehingga terhitung lima orang saja,” jelasnya.

Atas perbuatannya, mereka disangkakan pasal 2, 3 dan pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Terkait seberapa besar peran RN dalam hal pembayaran sejumlah kegiatan yang menyeberang tahun, Ld Abdul Sofyan berargumen, itu bagian dari materi. Sehingga belum bisa dijelaskan. Kata dia, hal itu hanya bisa dibuka dalam proses persidangan nanti. “Informasi ini terbuka untuk umum. Tapi tentu, penetapan ini, penyidik sudah menganggap bahwa sudah ada alat bukti yang cukup,” argumentasinya tanpa menyampaikan modus dari RN dalam melakukan deposito sebesar Rp 200 miliar. Sebab, itu berkaitan pula dengan materi penyidikan.

Lalu, bagaimana dengan kontraktor, yang bukti fisik di lapangan, sejumlah pekerjaan amburadul, tapi tidak ditetapkan sebagai tersangka? Lagi-lagi, Ld Abdul Sofyan berdalih itu bagian dari penyidikan. Ia menjelaskan, mengingat keterbatasan personel jaksa, untuk sementara lima orang dulu yang ditetapkan. Bukan berarti, mengesampingkan kontraktor-kontraktor “nakal” yang melaksanakan pekerjaan tersebut. “Itu tetap. Pada sesi selanjutnya, itu akan menjadi bagian proses penyidikan juga,” katanya, sembari menyebut bakal berpotensi ada penambahan tersangka lagi.

Informasinya, para tersangka akan melakukan langkah praperadilan. Ld Abdul Sofyan mempersilahkan kalau memang akan ada langkah praperadilan. Pastinya, kata dia, langkah penyidik yang telah menetapkan tersangka, tentu juga siap dengan risiko atas langkah-langkah yang diambil tersangka. “Insyaallah, penyidik melaksanakan tugas sesuai kaidah yang ada. Hingga pada akhirnya mengambil kesimpulan, sudah melalui dasar otentik. Terlalu subyektif kalau mengatakan mendiskriminasi seseorang,” tegasnya.

Sofyan juga mengatakan, terkait pendapat bahwa BPKP tak menemukan kerugian negara, dirinya belum bisa mengomentarinya. Pastinya, penyidik sudah mengajukan secara formal perhitungan audit kerugian keuangan negara. “Nanti, kita minta LHP-nya, ” jelasnya.

Dengan ditetapkan tersangka, anak buah HM Prasetyo itu juga bakal melakukan pencekalan terhadap tersangka. Mereka akan dicekal selama enam bulan. Namun, jaksa belum menyampaikan, kapan kepastian waktu untuk lakukan pencekalan ke luar daerah. Selain itu juga, jaksa bakal melakukan aset resing alias pelacakan aset para tersangka.

Untuk diketahui, tahun 2015 Muna kebagian DAK reguler sebesar Rp 200 miliar. Dalam tahun berjalan pula, pusat kembali menggelontorkan dana DAK tambahan sebesar Rp 110 miliar yang peruntukkannya untuk infrastruktur dan irigasi. Anggaran tersebut, sesuai perencanaan diproyeksikan dalam 13 pokok sub bidang. (b/ery)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top