Tersangka Korupsi, Wakil Ketua DPRD Muna Jadi Tahanan Kota – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Hukum & Kriminal

Tersangka Korupsi, Wakil Ketua DPRD Muna Jadi Tahanan Kota

Wakil Ketua DPRD Muna Arwin Kadaka membelakang.

KENDARIPOS.CO.ID — Menyandang status tersangka tak mesti mendekam dibalik jeruji. Oknum Wakil Ketua DPRD Muna, Arwin Kadaka hanya sementara waktu mencicipi ruang tahanan di Rutan. Kini statusnya beralih menjadi tahanan kota. Artinya, meski berada di luar jeruji, Arwin tetap menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari.

Status tahanan kota yang disematkan kepada Arwin Kadaka dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna, Badrut Tamam, SH. Menurutnya, penahanan Arwin Kadaka tidak ditangguhkan, melainkan status penahanannya dialikan dan ditetapakan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Kendari.

Kajari Muna, Badrut Taman mengaku belum mengetahui pasti, mengapa hakim mengalihkan penahanan kepada oknum wakil rakyat tersebut. Yang jelasnya, proses penahanan itu sudah menjadi kewenangan pengadilan. Jaksa tidak berhak lagi untuk mengintervensi. “Yang jelasnya saat sidang, dia (Arwin Kadaka,red) tetap hadir. Pengalihan penahanannya juga sudah berdasarkan keputusan Hakim,” ujar Badrut Tamam saat ditemui di Kejati Sultra, Selasa (19/12). Kajari menuturkan jaksa saat ini fokus pada proses persidangan Arwin Kadaka. Nantinya akan dihadirkan belasan saksi.

Pernyataan Kajari Muna, Badrut Tamam itu justru berbeda dengan Kepala Rutan Kelas II A Kendari, Andy Gunawan. Menurut Andy, Arwin Kadaka dikeluarkan dari sel atas permintaan Kejari Muna. Arwin dibantarkan karena sakit. Itu sesuai dengan surat resmi yang disodorkan jaksa kepada Andy Gunawan. Menurut Kepala Rutan Kendari, jaksa mengeluarkan wakil rakyat itu dengan alasan akan berobat karena kondisinya tidak baik. “Yah, memang seperti itu. Katanya sakit, itulah dibantarkan,” ujar Andy Gunawan.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi cetak sawah yang melibatkan oknum Wakil Ketua DPRD Muna, Arwin Kadaka mulai dilidik Polres Muna. Dalam perjalanannya, kasus tersebut diselidiki tim Subdit Tipikor Polda Sultra. Beberapa item pekerjaan dalam proyek cetak sawah yakni pekerjaan berupa land levelling, land clearing serta pemanfaatan tanah dan saprotan. Dalam proyek tersebut terdapat anggaran sebesar Rp 7,7 miliar yang berasal dari APBN melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun anggaran 2012 seluas 770 hektare. Diduga merugikan uang negara sebesar Rp 2,177 miliar.

Program Bansos tersebut tersebar di beberapa desa. Selain Arwin Kadaka, adapula tiga nama lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dianggap turut bersama-sama terlibat. Mereka adalah Alimudin, Kepala Dinas Pertanian Muna tahun 2012 yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Muhamad Sifa selaku pengganti KPA yang juga Kepala Dinas Pertanian tahun 2013, dan tim teknis dalam proyek pekerjaan saat itu bernama La Fedumu. (ade/c)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top