Kasus DAK Muna Mulai Terang, Penyidik Segera Tetapkan Tersangka – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Kasus DAK Muna Mulai Terang, Penyidik Segera Tetapkan Tersangka

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Tak lama lagi, “kabut tebal” yang menyelimuti kasus dana alokasi khusus (DAK) Muna 2015 bakal tersingkap. Kerja keras penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna mengusut kasus yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah ini mulai ada kemajuan. Bahkan, dua alat bukti sebagai dasar untuk penetapan tersangka sudah dikantongi.

Kasi Intel Kejari Muna, Ld Abdul Sofyan menegaskan, penetapan tersangka hanya persoalan waktu saja. Sebab, penyidik sudah mengantongi alat bukti yang cukup. Pemeriksaan lanjutan beberapa saksi belakangan ini, hanya untuk penguatan saja. “Sudah ada alat bukti. Namun dari audit BPKP belum. Kita sementara minta juga. Dalam waktu dekat penetapan tersangkanya,” kata Abdul Sofyan diaminkan Kajari Muna, Badrut Tamam, kemarin (19/12). Lanjut dia, jaksa telah melakukan penghitungan kerugian negara, nilainya sangat fantastis.

Soal ada informasi bahwa BPKP tak menemukan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut, langsung dibantah Kajari Muna, Badrut Tamam. Argumen dia, sangat keliru jika ada informasi bahwa BPKP tak menemukan kerugian. Sebab, sampai sekarang BPKP tak melakukan pemeriksaan. Sementara, berdasarkan hasil audit rutin BPK, ada kerugian negara. Hasil perhitungan kami (jaksa,red), sudah ada gambaran kerugian negara,” tegas Badrut Tamam.

Dia juga menegaskan, penyidik sudah mengantongi dua alat bukti. Sehingga, tinggal menunggu waktu saja dalam penetapan tersangka. Ia menegaskan, pihaknya tak perlu meyakinkan publik. Karena kerja jaksa tetap maksimal. Pastinya, penyidik tak main-main dalam mengungkap kasus DAK Muna ini. “Minggu lalu kami sudah masukan pemeriksaan ahli perbendaharan negara dari Surabaya. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan dan selesai. Penyidik yakin apa yang dilakukan benar. Dari awal tidak ada keraguan bahwa memang ada potensi kerugian negara,” katanya.

Anak buah HM Prasetyo ini menambahkan, bakal mengajukan penyitaan barang bukti ke pengadilan. Baik berupa dokumen maupun surat-surat. Tentu, berkaitan dengan penanganan perkara. Terkait, dengan kebijakan yang dilakukan Pemkab Muna kala itu, keliru atau tidak, Badrut tak bisa mengomentarinya. Sebab, itu adalah bagian dari penyidikan. Pastinya, ia menegaskan, ada perbuatan melawan hukum dan ada kerugian negara.

Terkait dengan sejumlah pihak bakal melakukan praperadilan, dirinya mempersilahkan. Hal itu, juga wajar sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum. “Tapi, kita belum tetapkan tersangka, kok mau lakukan upaya hukum,” ujarnya. Sebagai bahan perbandingan dan analisa, jaksa melakukan pemeriksaan berangkat dari hasil audit rutin BPK. Selain itu, sejumlah pekerjaan yang seharusnya tuntas 2015, namun pengganggarannya dilakukan 2016. Padahal seharusnya, dibayarkan medio Oktober tahun berjalan. Hal ini membuat jaksa melakukan pengusutan perkara DAK reguler Rp 200 miliar serta DAK tambahan Rp 110 miliar yang peruntukkannya untuk infrastruktur dan irigasi.

Spekulasi yang berkembang, terutama dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pusaran kasus tersebut menyebut, penganggaran DAK telah sesuai payung hukum. Dalam Permendagri, wajib mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayahnya masing-masing. Kemudian melakukan evaluasi dan revisi atas peraturan daerah yang menghambat dan/atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional.

Dalam peraturan menteri keuangan pun sudah jelas. Dalam aturan bernomor 92/PMK.07/2015 tentang pelaksanaan DAK tambahan pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015. Dalam pasal 20 menyebutkan, dalam hal pada akhir tahun anggaran 2015 terdapat sisa DAK tambahan pada bidang/sub bidang yang output kegiatannya belum tercapai maka sisa DAK tambahan dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2016 pada bidang/sub bidang yang sama untuk menyelesaikan output yang belum tercapai.

Makanya, dua asumsi ini sangat kontradiktif. Kata Badrut, pengusutan dilakukan untuk mencocokkan pasal-pasal yang telah ditetapkan dengan kebijakan yang dilakukan dilapangan. Apakah telah sesuai atau tidak. Inilah yang dicari tahu jaksa. Namun, pastinya, dari sisi kebijakan bisa dianggap telah sesuai mekanisme dan memiliki landasan hukum jelas. Apalagi, dalam mendukung percepatan pembangunan strategis nasional.

Nah, apakah versi publik dan jaksa ini bisa terkuak dalam penyidikan nanti, dalam waktu tak terlalu lama, semua akan terbongkar. Sisi kebijakan bisa saja tak salah. Namun, dalam pekerjaan sejumlah pengaspalan jalan, jaksa sudah menemukan banyak yang janggal. Lalu, bagaimana dengan deposito? Ini pula yang membuat jaksa harus bekerja keras untuk membuktikannya. “Tunggu saja, akan ada waktunya untuk disampaikan ke publik,” imbuhnya. (b/ery)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top