Pariwara
HEADLINE NEWS

Sebut IUP PT AHB Sesuai Aturan, Saksi JPU Ringankan Nur Alam

Gubernur Sultra nonaktif, Nur Alam menyalami JPU KPK usai menjalani sidang beberapa waktu lalu. Foto: Dok/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Gubernur Sultra nonaktif, Nur Alam kembali mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, senin (18/12). Agendanya tentang pemeriksaan saksi. Jadwal sidang yang harusnya dimulai pukul 10.00 WIB ternyata molor. Sidang baru bisa digelar sekitar pukul 13.00 WIB.

Seperti biasa, sebelum sidang dimulai, Nur Alam menyapa keluarga dan kolega yang hadir dalam persidangan. Mantan Ketua DPW PAN Sultra juga tetap tenang selama mengikuti persidangan. Semua keterangan saksi di perhatikan dengan seksama.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan empat saksi. Mereka adalah mantan Kadis ESDM Sultra Hakku Wahab, mantan Kadis Kehutanan Amal Jaya, perwakilan PT Inco Ratih Dewi Handayani dan Dirjend Minerba Bambang Gatot Ariyono.

Keempat saksi tersebut digunakan JPU untuk menguatkan dakwaan yang menyatakan bahwa Nur Alam telah menyalahgunakan wewenang saat mengelarkan Izin Usaha Produksi (IUP) kepada PT Anugrah Harisma Barakah (PT AHB). Selama sidang, setiap saksi ditanyakan soal pengetahuannya terkait kasus yang akhirnya menjerat Nur Alam dalam pusaran hukum. Terutama terkait mekanisme penerbitan IUP PT AHB yang dikeluarkan Nur Alam bersama-sama saksi Burhanuddin, mantan Kadis ESDM Sultra. “Apakah saksi tahu terkait dengan penerbitan IUP kepada PT AHB,” tanya JPU kepada saksi.

Namun tidak seperti harapan JPU, saksi justru memberikan keterangan yang meringankan Nur Alam. Saat menjawab pertanyaan JPU, mantan Kadis Kehutanan Amal Jaya menegaskan, penerbitan IUP PT AHB tidak ada kesalahan atau sudah sesuai aturan berlaku. “IUP yang terbit sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada,” kata Amal Jaya menjawab pertanyaan JPU. Tiga saksi lainnya juga memberikan jawaban hampir sama.

Menanggapi perkembangan hasil persidangan, kuasa hukum Nur Alam, Maqdir Ismali menjelaskan, keterangan saksi yang membenarkan kalau penerbitan IUP tidak ada yang salah bisa meringankan kliennya. “Tidak ada tumpang tindih dalam penerbitan izin kepada PT. AHB. Dan penerbitan izin ini tidak merugikan PT Inco,” jelasnya.

Selain itu soal penciutan lahan PT Inco, menurutnya bukan karena adanya surat gubernur. Melainkan karena adanya kesadaran PT Inco bahwa mereka tidak mungkin melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu, keterangan mantan Kadis Kehutanan, juga menerangkan tidak ada kerusakan hutan akibat dari operasi penambangan tersebut. “Kegiatan operasional PT AHB atau PT Billy tidak merusak hutan dan tidak dilakukan di kawasan hutan,” kata Maqdir. (b/yog)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top