Pariwara
Metro Kendari

Pemprov Sultra Usul 700 Formasi CPNS

Ilustrasi CPNS

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra mengusulkan 700 formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Usulan tersebut sebagai persiapan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun depan. Formasi terbanyak masih didominasi tenaga pendidikan dan kesehatan

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Nur Endang Abbas. Dia mengaku telah memberikan usulan kebutuhan pegawai tersebut belum lama ini. “Usulannya sekitar 700 formasi. Kebanyakan tenaga teknis, pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya, senin (18/12). Tenaga medis (kesehatan) dan tenaga guru, kata dia masih sangat dibutuhkan. “Guru dan medis kita masih kekurangan banyak. Masih banyak dokter-dokter yang kita butuhkan khususnya dokter ahli. Termasuk juga kebutuhan guru, masih perlu untuk beberapa sekolah yang tersebar di Sultra,” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) menetapkan Desember ini sebagai batas akhir pengusulan formasi kebutuhan pegawai. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), baik tingkat pusat maupun daerah diminta untuk menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi masing-masing.

Hal itu pun ditegaskan melalui surat pemberitahuan dengan nomor B/750/M.SM.01.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur. Politisi PAN ini juga meminta PPK Pusat dan PPK Daerah melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi.

“Perlu kami sampaikan bahwa usulan kebutuhan PNS diprioritaskan untuk jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi. Khusus untuk pemerintah daerah diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur,” kata Setyawan Wangsaatmaja, Deputi SDM KemenPAN dan RB, senin (18/12).

Ia juga menjelaskan bahwa, pemerintah daerah perlu memperhatikan kemampuan fiskal daerah atau kemampuan APBD. Menurutnya, sesuai dengan aturan dan arahan presiden rasio belanja pegawainya harus di bawah 50 persen. “Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional. Selain itu, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi,” terangnya.

Sebelumnya juga, Setyawan mengungkapkan bahwa pemerintah segera akan mengumumkan pembukaan formasi rekrutmen CPNS 2018. Berdasar sata pensiun yakni sebanyak 250 ribu orang akan menjadi angka maksimal pemerintah membuka formasi CPNS. “Sistemnya zero groud. Jadi berapa jumlah pensiun itu yang akan kami buka. Namun sekali lagi angka itu belum pasti. Pasalnya dalam hal penerimaan PNS setiap daerah atau pemerintah pusat harus mengacu pada kemampuan fiskal negara. Kalau cukup 250 ribu maka kita buka 250 ribu,” bebernya. (b/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top