APBD Tak Segera Diserahkan ke Pemprov, Gaji Bupati atau Dewan Bakal Ditahan – Kendari Pos
Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

APBD Tak Segera Diserahkan ke Pemprov, Gaji Bupati atau Dewan Bakal Ditahan

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Peringatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sultra, Saleh Lasata beberapa hari lalu harus segera diatensi oleh pemerintah kabupaten dan kota. Khususnya daerah yang draf anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 belum diserahkan ke Pemprov. Seharusnya 6 Desember lalu semua daerah sudah mengerjakan dokumen itu. Faktanya, Pemda Bombana, Muna, Butur dan Konawe belum juga merealisasikan itu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Hj Isma menegaskan peringatan pimpinan itu akan merugikan pejabat berwenang bila tidak direalisasikan. Pasalnya, berdasarkan pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh BPKAD dari 33 provinsi diputuskan bahwa setiap daerah yang penetapan APBD itu sangat terlambat maka sanksinya akan diberikan pada bupati atau dewan.

“Ini aturan baru. Saya sudah SMS para bupati, kalau diserahkan akhir Desember dan kami tidak menemukan banyak kesalahan sementara waktu sangat sempit, itu masalah dan kena sanksi,” jelasnya di depan seluruh kepala daerah dalam rapat penyerahan DIPA, rabu (13/12).

Jenis sanksi itu kata dia adalah penundaan gaji selama 6 bulan berturut-turut. Nantinya, ada tim yang akan melihat siapa yang salah atau penyebab keterlambatan ditetapkannya APBD itu. “Kalau bupati yang salah maka bupatinya yang ditahan gajinya selama 6 bulan. Tapi kalau dewannya yang tidak membahas atau terlalu lama membahas hingga lewat waktunya maka mereka yang ditahan gajinya,” papar Hj. Isma.

Sanksi itu kata dia dinilai lebih ringan daripada harus menolak rancangan APBD itu. Imbasnya bisa pada kegiatan pro rakyat yang terbengkalai. “Daripada pakai APBD tahun sebelumnya, jangan sampai ada kegiatan yang penting,” tambahnya.

Lebih lanjut Hj. Isma menambahkan waktu evaluasinya yang dibutuhkan provinsi itu 15 hari kerja. Nah jika sampai hari ini belum diserahkan sementara waktu sudah tidak cukup 15 hari kerja tersisa itu artinya Pemkab tak pahami aturan. “Jangan berpikir karena sudah mepet kita pun sudah tak detail periksa. Saya ingatkan ada banyak nama kegiatan yang lucu. Misalnya pengadaan jahe di Wakatobi nilai jahenya Rp 5 juta. Tapi perjalanan dinas untuk mempersiapkan kegiatan itu Rp 60 juta. Dan keanehan sepeti itu terjadi juga di daerah lain. Ini karena BPKAD nya tidak memperhatikan RKA setiap dinas, mana mau tidak pusing kepala kalau baca barang begitu,” keluh Isma. (ely/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top