Ribuan Honorer di Buton Tuntut Upah Layak – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Buton

Ribuan Honorer di Buton Tuntut Upah Layak

LAODE ALFIN/KENDARI POS
Para honorer Pemkab Buton yang berkumpul di gedung Wakaka, Pasarwajo, untuk menuntut perbaikan upah, selasa (12/12)

KENDARIPOS.CO.ID — Mengabdi sebagai honorer tenaga kesehatan sejak tahun 1999, masa depan Murmin belum juga berubah. Padahal di Puskesmas Siotapina, ia terus berbakti merawat pasien yang butuh pertolongan, meski digaji hanya Rp 500 ribu per bulan. Demikian pula dengan Rahdana, honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sejak 2007 ia sudah mengabdi di pemerintahan dengan besaran memprihatinkan. Itupun diterimanya tiap triwulan sekali.

Honorer lainnya, Yuliati justru sudah setahun ini belum menerima gaji. Ia adalah honorer di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Buton. Ketiga honorer tersebut hanya sedikit contoh yang berkeluh-kesah dalam pertemuan, Selasa (12/12), di Gedung Wakaka, Pasarwajo, Buton. Seribuan tenaga honorer memadati pertemuan yang dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Buton, Makmur serta Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Zanuriah.

Para honorer menuntut perbaikan nasib. Jumlah honorer yang bekerja di bawah upah layak mencapai 2.300 orang. Seluruhnya tersebar pada semua instansi pemerintahan. Selain masalah rendahnya honor, protes juga dilayangkan pada rekrutmen K2 yang dinilai tidak adil. Untuk itu, para honorer meminta dilakukan evaluasi ulang. Mereka juga mengeluhkan rekrutmen honorer yang terbilang sporadis. Hasilnya, jumlah honorer berlebihan berdampak pada menurunnya nilai honor yang diterima. “Sudah tahu anggaran sedikit, kenapa masih terima honorer terus. Hasilnya sekarang, dulu tahun 2014 kami masih terima Rp 300 ribu, sekarang tinggal 50 ribu sebulan,” keluh Rahdana.

Zanuriah membenarkan jika honorer memang digaji dibawah standar dalam Peraturan Bupati Buton. Seharusnya, honorer tenaga administrasi digaji Rp 400 ribu sebulan, sedangkan tenaga teknis bisa sampai Rp 600 ribu sebulan. Dalam rekrutmen, Zanuriah menjelaskan, BKPPD hanya mengesahkan, soal penerimaan gaji dan tugas honorer ditentukan oleh dinas.

“Rekrutmen itu bukan di kami (BKPPD). Yang ada saat ini, permohonan tenaga honor kadang terlampau banyak. Kenapa diterima, pertimbangannya karena putra daerah harus diberdayakan. Jadi diterima saja,” alasannya. Soal gaji, Zanuriah mengatakan, sebelum diterima, tenaga honorer sudah disampaikan untuk tidak berharap pendapatan layak. Sebab, keuangan daerah sangatlah terbatas.

Meski demikian, Pemkab merasa berterima kasih karena keluhan honorer sudah disampaikan. Dengan begitu, pemerintah dapat memikirkan solusi terbaik. “Sekarang masalahnya sudah kami ketahui, nanti akan evaluasi dan pikirkan jalan keluarnya,” janji Makmur, Asisten III Setkab Buton. (b/m1)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top