OPD di Wakatobi Harus Transaksi Nontunai – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Wakatobi

OPD di Wakatobi Harus Transaksi Nontunai

ASTY NOVALISTA/KENDARI POS
Suasana sosialisasi transaksi nontunai pada lingkup Pemkab Wakatobi. Tahun 2018 mendatang, sistem tersebut sudah akan digunakan.

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi memastikan, tahun 2018 mendatang akan memberlakukan sistem transaksi online atau nontunai. Penekanan ini dilakukan saat sosialisasi bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diharuskan merealisasikannya.

Terhitung sejak Januari tahun 2018 ini, ada tiga elemen yang mengharuskan Pemkab Wakatobi tak lagi memegang uang tunai. Termasuk transaksi gaji pegawai negeri sipil (PNS), honor dan perjalanan dinas (di luar daerah). Sekretaris Kabupaten (Sekab) Wakatobi, Muhammad Ilyas Abibu mengungkapkan, meski baru tiga elemen yang ditekankan, namun pihaknya berharap seluruh OPD sudah bisa melakukan transaksi nontunai pada sejumlah kegiatan atau bahkan seluruhnya.

“Bukan berarti baru tiga, jadi hanya terbatas di situ saja. Kalau ada OPD yang sudah siap seluruhnya, maka tidak masalah untuk dilakukan,” ujar Ilyas, selasa (12/12). Ia menekankan agar seluruh pimpinan OPD segera melaksanakan kebijakan tersebut. Apalagi program tersebut bertujuan baik, khususnya dalam tata pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan. “Karena setiap orang yang melakukan kegiatan transaksi bisa terdeteksi melalui aliran dana apa atau mengikuti kegiatan apa. Sehingga setiap orang harus punya rekening di bank untuk proses tranfer,” tandansya.

Direktur Utama Bank Sulta, Khaerul Kumala Raden menjelaskan, sosialisasi serupa sudah dilakukan pada sebagian besar kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Bulan September lalu, pihaknya telah menandatangi Momorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Wakatobi.
“Apakah nanti seluruhnya full nontunai, itu semua tergantung dari Pemkab Wakatobi. Yang pasti kami sudah siapkan fasilitas. Tidak ada masalah jika baru dilakukan beberapa tahapan,” ungkapnya. Sebagai pihak yang menyiapkan fasilitas untuk mendukung surat edaran Mendagri, pihaknya tentu siap membantu. “Yang jelas, targetnya seluruh kabupaten kota di Sultra sudah realisasikan program ini,” tambahnya.

Tiga kegiatan yang harus melakukan transaksi nontunai tersebut bahkan sudah diteruskan Pemkab Wakatobi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal itu diakui Kepala BPKAD Wakatobi, Kamalu. “Jadi mulai bulan Januari tahun depan, tiga komponen ini sudah dilakukan transaksi nontunai,” tegasnya. (b/thy)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top