Pariwara
Nasional

Dorong Kemerdekaan Palestina, Indonesia Ajak Anggota OKI

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi. Keduanya komitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Foto: JPNN

KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Jordania Ayman Safadi di kantor Kemlu Jordania di Amman senin (11/12). Pertemuan tersebut merupakan rangkaian perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina. Melalui keterangan resmi, Retno menjelaskan, dirinya dan Safadi melakukan koordinasi terkait langkah diplomasi untuk memperjuangkan status Jerusalem dan kemerdekaan Palestina.

”Pernyataan unilateral Amerika Serikat mengenai status Jerusalem tidak akan mengubah komitmen kuat diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tutur diplomat 55 tahun itu.

Retno menambahkan, Jordania merupakan tokoh penting bagi Palestina. Raja Jordania adalah pelayan situs suci di Yerusalem, yang memiliki peran pelindung terhadap situs suci Yerusalem; mewakili kepentingan situs suci Yerusalem di dunia internasional; dan mengatur badan Wakaf di Yerusalem. ”Raja Jordania punya posisi khusus. Oleh karena itu, semua yang menyangkut Jerusalem itu biasanya Raja Jordania selalu diajak bicara. Karena itu juga, saya berangkat dan bertemu dengan Menlu Jordania,” ungkap dia.

Kepada Safadi, Retno menyampaikan bahwa masyarakat internasional harus terus berpegang kepada keputusan ’status quo’ yang telah ditetapkan PBB mengenai status Jerusalem saat ini. ”Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan ketidakadilan yang dihadapi rakyat Palestina,” tutur Retno.

Retno juga mengajak Jordania untuk memperkuat perjuangan diplomasi. Baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencegah negara lain mengikuti jejak AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel atau memindahkan Kedutaan mereka ke Jerusalem. Retno juga mengajak Jordania untuk mengambil langkah untuk meyakinkan negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk melakukannya.

”Dukungan terhadap Palestina juga harus ditunjukan tidak saja secara politis. Tapi juga secara konkret dengan mengingkatkan bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan peningkatan kapasitas,” kata Retno.

Pada kesempatan itu juga, Retno menyampaikan sikap Presiden Joko Widodo terhadap keputusan Presiden Trump tersebut. Presiden Jokowi mengecam keras langkah unilateral Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel. Langkah tersebut, lanjut Retno, mempertaruhkan upaya proses perdamaian dan perdamaian itu sendiri.

Setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Safadi, Retno juga dijadwalkan utnuk mendampingi Presiden Jokowi menghadiri KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki. Kehadiran Presiden Jokowi, kata Retno, menunjukan pentingnya isu Palestina. Bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, tapi juga bagi pemerintah yang berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. ”Tidak akan ada perdamaian yang adil dan hakiki di Timur Tengah sebelum ada Kemerdekaan Palestina,” tegas Retno.
Presiden Jokowi dijadwalkan berangkat hari ini seusai menghadiri agenda di Jakarta. Sidang OKI Sendiri dijadwalkan berlangsung besok (13/12) di Istanbul, Turki. Sebelumnya, Presiden memang mendesak OKI untuk bersidang untuk mengambil langkah pasca klaim sepihak yang dilakukan AS terhadap Jerussalem.

”Kalau OKI bersidang, saya akan datang,” ucapnya. Dia akan menyampaikan sikap Indonesia dan hasil komunikasinya dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Retno menuturkan, banyak pihak menaruh harapan besar pada KTT Luar Biasa OKI nanti. KTT OKI harus menghasilkan pesan yang kuat, optimal, dan dapat diimplementasi terkait penolakan negara-negara OKI terhadap langkah Amerika Serikat. Selain itu, penting bagi OKI untuk menyepakati langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

”Negara-negara OKI harus dapat memanfaatkan momen ini tidak saja untuk membulatkan dukungannya terhadap penolakan kebijakan Amerika Serikat. Tapi juga yang lebih penting mendorong agar secepatnya dapat merealisasikan kemerdekaan Palestina,” kata Retno.

Sementara itu, protes keras terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel terus mengemuka. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Noordjanah Djohantini tutut mengutuk sikap Trump yang dianggap meresahkan dan memicu persoalan yang lebih besar.

”Aisyiyah bersikap sebagaimana sikap Muhammadiyah tentu kami mengutuk bagaimana sikap presiden AS dengan kebijakannya yang seperti itu, yang jauh dari harapan semua negara,” ujar Noordjanah usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sore senin (11/12). Selain memberikan pernyataan lisan pada publik, Aisiyah juga sudah menyatakan keberatan dan kecaman itu melalui kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia.

Dia menuturkan pemerintah harus bisa lebih aktif memanfaatkan pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang akan digelar pada pekan ini di Istanbul, Turki. Dia menyebut Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia semestinya bisa mengambil langkah tegas terhadap kebijakan Trump yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

”Sikap negara (Indonesia, red) harus tegas terhadap hal-hal yang semacam ini,” ujar dia. Noordjanah menilai tindakan Trump itu akan mengganggu stabilitas perdamaian dunia. Padahal, semua pihak sedang berupaya pada penyelesaian konflik di Timur Tengah. ”Tetapi Presiden AS justru bertindak tidak sesuai dengan kepentingan banyak pihak,” tambah dia.

Sebelumnya, kecaman banyak berdatangan dari berbagai organsasi masyarakat. Mulai dari MUI, IPNU, Barisan Ansor Serba Guna, hingga Rohaniawan Romo Benny Susetyo.  Romo Benny menyebut bahwa krisis Jerusalem bukan hanya sekadar konflik agama. Tapi juga kemanusiaan. (and/byu/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top