Munaslub Golkar Tinggal Menghitung Hari – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

Munaslub Golkar Tinggal Menghitung Hari

Sekjen DPP Golkar Idrus Marham (kanan) dan Ketua Harian Nurdin Halid memberikan penjelasan kepada wartawan usai menerima para Ketua DPD I Golkar se-Indonesia terkait desakan untuk mencari pengganti Setya Novanto, rabu (6/11). Foto: JPNN

KENDARIPOS.CO.ID — Desakan daerah terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sudah tidak bisa direm lagi. Sebanyak 31 DPD I atau tingkat provinsi Partai Golkar ramai-ramai mendatangi DPP Partai Golkar, rabu (6/12). Mereka secara resmi menyerahkan surat desakan pelaksanaan Munaslub kepada DPP Partai Golkar, demi memilih ketua umum baru menggantikan Setya Novanto. Sebanyak 31 DPD I Partai Golkar datang bersamaan, dengan menumpang dua bus sewaan, sekitar pukul 14.30 WIB. Dipimpin oleh Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ketua Forum Komunikasi DPD I Golkar se-Indonesia Ridwan Bae, mereka langsung menuju ruang rapat DPP Partai Golkar yang terletak di lantai 4.

”Sesuai dengan mekanisme internal Partai Golkar, surat dukungan Munaslub telah memenuhi syarat dan wajib diproses oleh DPP,” ujar Dedi kepada wartawan.Jika mengacu pada ketentuan pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, Munaslub diadakan atas permintaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 DPD tingkat provinsi. Dalam arti, jumlah 31 DPD yang resmi menyerahkan desakan Munaslub sudah melebihi batas minimal ketentuan AD/ART Partai Golkar.

Rombongan DPD I Partai Golkar itu diterima langsung Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, didampingi Ketua Harian Nurdin Halid, dan jajaran Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Partai Golkar. DPP dan DPD I Partai Golkar kemudian melakukan pertemuan tertutup sejenak, dan menyampaikan hasil pertemuan.”Ini adalah silaturahmi DPP dan DPD, tidak perlu lama-lama, 15 menit saja,” ujar Idrus membuka hasil pertemuan.

Menurut Idrus, dari total 34 DPD, sebanyak 31 DPD telah menyerahkan surat tertulis terkait usulan Munaslub, dengan agenda tunggal pemilihan ketua umum baru pengganti Setnov. DPP menurut Idrus langsung merespon seluruh aspirasi DPD itu melalui kerangka sistem Partai Golkar. ”Kami akan segera melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti usulan Munalsub,” ujar Idrus. Idrus tidak merinci kapan DPP akan melakukan pertemuan atau rapat pleno membahas surat dari DPD I itu. Menurut dia, pada intinya semangat yang dimiliki DPP dengan DPD sama, yakni menyelesaikan dinamika internal melalui Munaslub. ”Kami akan tindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya.

Tidak lama setelah pertemuan dengan DPD itu, Idrus langsung melakukan rapat bersama Nurdin dan para Ketua Korbid Partai Golkar. Setelah melakukan rapat sekitar satu jam, Idrus menyampaikan bahwa pleno Partai Golkar akan dilaksanakan pekan depan. Sebelum pleno digelar, DPP akan berusaha melakukan komunikasi dengan Setnov yang kini tengah ditahan oleh KPK.

”Satu dua hari ini kami akan berusaha ketemu bung Novanto untuk menjelaskan bagaimana kondisi kekinian Partai Golkar. Setelah itu nanti minggu depan kami akan melakukan rapat pleno,” ujar Idrus. Dalam hal ini, Idrus menjanjikan bahwa DPP tidak akan mengulur-ulur waktu jadwal pelaksanaan Munaslub. Dalam pleno nanti, surat dari 31 DPD akan menjadi agenda tunggal pembahasan, sekaligus akan ditetapkan tanggal dan lokasi pelaksanaan Munaslub. ”Tanggalnya nanti terserah pleno, karena pleno yang memiliki kewenangan mengambil keputusan,” tandasnya.

Terpisah, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa DPD I juga telah bersepakat terkait tanggal pelaksanaan Munaslub. Dalam surat yang disampaikan ke DPP, DPD I menyarankan agar Munaslub bisa digelar pada 16-17 Desember atau akhir pekan depan. ”Ini memperhitungkan adanya pergantian tahun dan masa libur,” kata bupati Purwakarta itu. Menurut Dedi, jika Munaslub digelar sesuai rekomendasi DPD, pengurus DPP Golkar yang baru memiliki sisa waktu untuk melakukan langkah-langkah politik. Dia mengingatkan, pada awal Januari nanti akan dimulai masa pendaftaran calon di pilkada serentak 2018. DPP perlu waktu melakukan pembahasan, karena masih ada sejumlah daerah yang belum ditetapkan calon kepala daerahnya.

”Pada pendaftaran (calon pilkada) tanggal 7 sampai 9 Januari itu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen definitif,” ujarnya. Namun, Dedi menampik hal itu terkait dengan posisi dirinya yang gagal dicalonkan sebagai calon gubenur Jawa Barat, karena DPP era Setnov cenderung memilih Ridwan Kamil sebagai jagoan beringin. ”Penyelamatan pilkada adalah pada administratif kepartaian,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPD Sulawesi Tenggara Ridwan Bae menyatakan bahwa dukungan DPD I Partai Golkar saat ini masih bisa bertambah. Tiga DPD yang tersisa sudah memastikan akan membubuhkan dukungan. ”Maluku sore ini akan ke Jakarta, kemudian Sulut belum sempat kumpulkan DPD II (kabupaten/kota, red), kalau NTT juga sudah setuju,” ujar Ridwan. Menurut Ridwan, dari sisi calon ketua umum, saat ini nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sudah memiliki banyak dukungan yang disampaikan secara terbuka. Namun, menurut dia, masih ada kandidat calon lain yang berpeluang maju dalam Munaslub nanti. Selain suara DPD tingkat I, masih ada lebih dari 500 DPD tingkat II, dimana dukungan kepada nama-nama calon ketum Golkar masih cair.

”Saya yakin Airlangga punya dukungan yang besar. Titiek Soeharto juga pasti ada dukungannya. Aziz (Aziz Syamsudin, red) juga ada, Idrus ada. Tinggal kita lihat nanti mengerucut saat mendekati Munaslub,” tandasnya.  Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis dugaan intervensi pemerintah terhadap Partai Golkar. Lantaran ada pertemuan Sekjend Partai Golkar Idrus Marham yang juga menjabat Plt Ketum partai dengan Presiden Joko Widodo. ”Presiden tidak mengintervensi. Bahwa presiden mendorong agar Golkar tetap solid, iya,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, rabu (6/12). JK yang pernah jadi Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan pemerintah berharap seluruh partai politik bisa tetap solid. Selain itu juga bisa menjaga proses demokratisasi di internal partai. Termasuk munculnya wacana untuk pemilihan ketua umum secara aklamasi terhadap Airlangga Hartarto, JK pun menyerahkan itu pada mekanisme yang berlaku di partai. ”Proses internal lah nanti,” ujar dia.

Sebelumnya, JK memang terkesan mendukung Airlangga Hartarto untuk menjadi ketua umum pengganti Setya Novanto yang diduga kuat terlibat korupsi e-KTP. Menurut JK, Airlangga adalah sosok yang bisa diterima oleh semua pihak. Selain dia juga dianggap bersih atau tidak berurusan dengan kasus hukum. Lebih lanjut, menurut JK tidak ada ketentuan seorang ketua umum partai juga punya keharusan untuk mundur dari kabinet. Saat ini Airlangga menjadi menteri perindustrian di Kabinet Kerja. ”Itu nanti proses yang akan datang menentukannya, karena tidak ada aturannya,” jelas JK. (bay/jun/jpg)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top