Dana Sertifikasi Guru SD di Muna Dipotong Pajak – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Muna

Dana Sertifikasi Guru SD di Muna Dipotong Pajak

KENDARIPOS.CO.ID — Tunjangan sertifikasi pada 1.109 guru di Muna telah disalurkan. Hanya saja, dana yang diberikan pada para pendidik itu, berkurang. Alasannya, ada pemotongan pajak penghasilan (PPh) sesuai golongan masing-masing. Untuk golongan III, terpotong 5 persen. Sementara, golongan IV, berkurang 15 persen. Pemotongan anggaran pusat itu, hanya diberlakukan pada guru Sekolah Dasar (SD). Sementara, guru tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima secara penuh.

Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK), La Ode Sarmin membantah jika telah ada pungutan di luar prosedural. Ia berdalih, pemotongan itu akibat dari kesalahan penginputan. Makanya, ada pemotongan PPh sesuai petunjuk pemerintah pusat. “Ini kesalahan penginputan. Kita konfirmasi di pajak, mereka akui. Makanya kita melapor ke Kasda dan pihak pajak minta SP2D. Kami buatlah semacam kontra pos untuk membayarkan kekurangannya nanti. Kami tidak ada niatan untuk itu. Semua sudah sesuai petunjuk pusat,” argumen La Ode Sarmin saat ditemui di pelataran Dinas PK, awal pekan ini.

Anggaran yang cair, lanjut Sarmin, sebesar Rp 700 juta lebih. Untuk itu, kekurangan atas terpotongnya dana sertifikasi akan diberikan pada pencairan selanjutnya, di triwulan keempat Desember tahun ini. “Kita juga telah lakukan prosedur agar dikompensasi pada tahap selanjutnya. Dua minggu lagi pencairan. Makanya, untuk bayarkan kekurangan, kita buatkan kontra pos. Karena satu item kegiatan, tidak bisa kita buatkan lagi SP2D-nya. Baru kali ini juga terjadi,” tandasnya.

Beda halnya dengan guru sertifikasi yang dkoordinir Kantor Kementerian Agama Muna. Dari 200 guru agama yang ada, mereka menerima utuh dana sertifikasi itu. Tak ada alasan pemotongan pajak. Sebab, pajak telah ditanggung negara. “Tidak ada pemotongan. Langsung masuk rekening guru masing-masing. Kalau soal pajak, itu lain. Tetap ada pajaknya tergantung golongan. Dan itu langsung dipotong negara. Kalau sudah sampai ke daerah, langsung ditransferkan, ” jelas Kepala Kantor Kementerian Agama, La Maidu.

Ia juga menegaskan, sejak tahun 2017 telah ada zona integritas. Makanya, tidak ada potongan maupun janji-janji. Terkait penerimaan kekurangannya lagi, kata La Maidu, telah diusulkan dan dituntaskan tahun ini pula. Dengan catatan, segala persyaratan yang ada harus dilengkapi. “Kalau untuk kekurangan, telah kita usul di Kanwil,” ujarnya.

Sementara itu, Murnianti, guru agama pada salah satu SD di Muna mengaku, telah menerima tunjangan sertifikasi selama dua bulan penuh, berdasarkan gaji pokok. “Kalau kita di kantor Agama, terima full terus. Tidak ada pemotongan,” pungkasnya. (b/ery)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top