Dewan Setuju, APBD Sultra Rp 3,5 Triliun – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Dewan Setuju, APBD Sultra Rp 3,5 Triliun

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra menyetujui Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembiayaan kegiatan di tahun 2018. Palu sidang yang menandai persetujuan itu telah diketuk Kamis (30/11) malam lalu.

Pembahasannya memang dikebut oleh eksekutif dan legislatif demi matangnya persiapan kegiatan ke depan. Dewan maupun pemerintah telah sepakat jika dana APBD 2018 itu tetap diprioritaskan untuk infrastruktur publik. Dalam susunan APBD yang diparipurnakan DPRD Sultra disebutkan total APBD Sultra tahun depan mencapai Rp 3,52 triliun. Sementara total belanja daerah yakni Rp 3,56 triliun. Masih ada defisit sekitar Rp 38 miliar.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sultra, Nasir Andi Baso merinci APBD Rp 3,52 triliun itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 620 miliar lebih, dana perimbangan Rp 2,88 triliun, pendapatan lain yang sah sebesar Rp 16,5 miliar. “Dokumen rancangan APBD yang dimasukkan ke DPRD adalah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang penjabarannya berdasarkan kondisi obyektif pendapatan dan kebutuhan prioritas daerah yang sudah diasistensi tim anggaran pemerintha daerah (TAPD) ditingkat satuan kerja perangkat daerah,” ujar Nasir Andi Baso, akhir pekan lalu.

Dikatakannya, pembahasan APBD 2018 dikebut siang dan malam dengan dinamika yang sangat alot. Itu karenakan ada beberapa poin krusial yang membutuhkan penjelasan lebih rinci terutama terkait keterbatasan pendapatan pajak yang menurun yaitu Rp.110 miliar. “Ini soal pajak rokok yang tidak diturunkan lagi oleh pemerintah pusat. Sehingga masih banyak target pembangunan infrastruktur jalan belum maksimal berdasarkan kewenangan provinsi,” jelas Nasir Andi Baso.

Sementara itu, Plt Gubernur Sultra Saleh Lasata meminta agar pengelolaan keuangan tahun 2018 dilakukan lebih maksimal lagi. Utamanya dalam hal penyerapan. Realisasi kegiatan kata dia harus dipercepat agar perekonomian daerah bisa bergerak cepat diawal tahun. “Kebiasaan kita, nanti pertengahan tahun bahkan akhir tahun baru serapan itu dipercepat. Padahal ini berhubungan dengan ekonomi kita, makanya mulai dari proses perencanaan, tender dan pencairan harus benar-benar memperhatikan jadwal,” tegas Saleh Lasata.

Apalagi kata dia, 2018 merupakan tahun akhir dari implementasi RPJMD lima tahunan. Sekaligus juga mengakhiri periodenya sebagai pimpinan di Bumi Anoa ini. “Kita mau pemilu ini, tahun depan akan ada pemimpin baru untuk Sultra. Tetapi saya minta SKPD fokus untuk target kinerja masing-masing saja,” tambah Saleh Lasata.

Untuk diketahui, setelah penandatanganan nota kesepahaman APBD itu, Pemprov segera menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Setelah itu, ditetapkan menjadi peraturan daerah yang sah setelah mendapat nomor registrasi dari pemerintah pusat. (ely/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top