33 DPD Golkar Sepakat Munaslub – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

33 DPD Golkar Sepakat Munaslub

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. Kini dia akan melepas jabatan Ketum Golkar dan DPR

KENDARIPOS.CO.ID — Suara DPD I atau tingkat provinsi Partai Golongan Karya (Golkar) yang menggaungkan desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) hampir bulat. Sudah ada 33 DPD Golkar menyatakan mendukung. Salah satunya dari Golkar Sultra. Saat ini, tinggal DPD Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum mengeluarkan surat dukungan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD I Golkar Jawa Barat yang juga inisiator desakan Munaslub, Dedi Mulyadi. Dedi menyatakan, setelah 31 DPD bertemu Presiden Joko Widodo pada Kamis (30/11), dua DPD tersisa telah mengkonfirmasi akan menandatangani surat dukungan. ”Papua dan Papua Barat, Sulsel juga akan melengkapi,” kata Dedi saat dihubungi, minggu (3/12).

Menurut Dedi, tinggal satu DPD saja yang belum menandatangani desakan munaslub, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT). Dedi berharap NTT bisa melengkapi desakan munaslub itu menjadi suara yang bulat dan utuh. Namun, meskipun NTT tidak mendukung, surat desakan Munaslub itu tetap akan disampaikan pekan ini.

”Hari Rabu (6/12) akan kami sampaikan ke DPP,” ujar bupati Purwakarta itu. Sebagai informasi, Ketua DPD I NTT Melki Laka Lena pernah menyampaikan penolakan dukungan Munaslub, demi komitmen patuh pada putusan pleno Partai Golkar pada 21 November.

Sesuai prosedur, begitu surat DPD I itu masuk, DPP Partai Golkar harus segera memproses. Menurut Dedi, DPP harus segera menggelar rapat pleno untuk membentuk kepanitiaan munaslub. Dedi berharap tanggal pelaksanaan Munaslub juga bisa diputuskan dalam pleno. ”DPP tidak bisa menolak usulan DPD, karena ini prosedur yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, mekanisme pelaksanaan munaslub bisa disuarakan oleh DPD. Dalam hal ini, DPD I Golkar harus mengirimkan surat resmi terlebih dahulu kepada DPP untuk dibahas dalam pleno.
”Sampai saat ini, keputusan Partai Golkar masih berdasar pada pleno terakhir, bahwa Partai Golkar menunggu keputusan praperadilan,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal.

Menurut Ical, pleno yang diambil DPP Partai Golkar itu sah dan sesuai mekanisme organisasi. Karena itu, wanbin menyatakan dukungan atas keputusan pleno. Meski begitu, hasil pleno bisa saja dianulir, jika memang ada perkembangan terbaru yang juga didasarkan pada peraturan organisasi Partai Golkar.

”Keputusan pleno hanya bisa dianulir oleh pleno, atau mekanisme yang lebih tinggi seperti Rapimnas dan Munas atau Munaslub,” ujar mantan ketua umum DPP Partai Golkar itu.

Karena itu, Ical meminta kepada siapapun untuk bersabar dan menunggu. Semua proses harus dijalankan sesuai dengan mekanisme internal, agar prosesnya berjalan lancar dan tanpa kegaduhan. ”Kita harus membiasakan taat pada aturan organisasi,” terangnya.

Terkait dengan potensi sejumlah kader yang akan maju dalam munaslub, Ical memberikan apresiasi kepada siapapun yang ingin maju. Menurut dia, nama-nama yang sudah muncul merupakan kader yang pernah dia pilih menjadi pengurus harian, saat menjabat ketua umum.

”Saya dengar ada pak Airlangga (Airlangga Hartarto, Red), pak Idrus (Idrus Marham, Red), pak Aziz (Aziz Syamsudin), ada bu Titiek juga (Titiek Soeharto, Red). Semuanya bagus,” tandasnya.

Menguatnya indikasi keterlibatan Setya Novanto (Setnov) dalam dugaan mega korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), tampaknya, membuat Ketua DPR itu menyerah. Setnov pun dikabarkan siap mundur dari posisinya saat ini. Baik sebagai orang nomor satu di parlemen maupun jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Rencana pengunduran diri itu diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar NTT Melki Laka Lena. Minggu depan, pengunduran secara resmi bakal disampaikan. ”Sebenarnya sejak ditahan KPK, Pak Novanto sudah mempersiapkan opsi mundur,” terang dia usai menjadi pembicara pada acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, minggu (3/12).

Pada akhir-akhir ini, tutur dia, setelah mencermati dinamika yang berkembang serta mendapatkan masukan dan aspirasi dari kader Partai Golkar, anggota DPR RI, dan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Setnov sedang menyiapkan diri untuk mundur dari ketua DPR dan juga ketua umum Partai Golkar. ”Kami mendapat informasi yang valid,” tegas Melki.

Hanya, Melki tidak tahu pasti, apakah Setnov langsung melepas dua jabatan itu atau dilakukan secara bertahap. Misal, ketua DPR dulu, kemudian baru ketua umum Partai Golkar. Hanya Setnov yang mengetahuinya. Yang jelas, Setnov meminta publik untuk menunggu kepastian waktunya. ”Kita tunggu sampai minggu depan,” ungkap Melki.

Terkait dengan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), menurut dia, pertemuan penting itu pasti terjadi. Namun, pihaknya mempunyai pandangan berbeda. Jika 31 DPD I Partai Golkar langsung tandatangan mendukung munaslub, DPD Partai Golkar akan tetap menunggu keputusan rapat pleno yang akan digelar DPP Partai Golkar. Sebelumnya, semua DPD I sepakat menunggu rapat pleno DPP.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menyeret Setnov terus berjalan. Saat ini, pihaknya fokus bagaimana menghadapi praperadilan yang diajukan ketua DPR tersebut agar tidak menggugurkan penyidikan dan penetapan Setnov sebagai tersangka.

”Pemberkasan berjalan, tetapi saat ini kami fokus menghadapi praperadilan,” ujar Laode saat dikonfirmasi, minggu (3/12). Laode memang enggan buka-bukaan soal strategi pemberkasan Setnov maupun praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sikap itu berbeda dengan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. ”Yang jelas kami masih fokus praperadilan,” tuturnya.

Terkait informasi bahwa Setnov menyatakan siap mundur dari kursi ketua DPR dan ketua umum Golkar, padahal yang bersangkutan berada di dalam tahanan Rutan KPK, Laode mengaku tidak tahu menahu. Menurut Laode, persoalan Setnov sebagai ketua DPR dan ketua partai politik bukan ranah KPK. ”Saya tidak tahu (kalau Setnov menyatakan siap mundur, Red),” terangnya. (bay/tyo/jpg)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top