Bareskrim Bisa Garap Viktor Tanpa Tunggu MKD – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

Bareskrim Bisa Garap Viktor Tanpa Tunggu MKD

Maman Imanulhaq

KENDARIPOS.CO.ID — Anggota Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) Maman Imanulhaq menyatakan, penyidik Bareskrim Mabes Polri bisa langsung menggarap Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat yang menjadi terlapor kasus dugaan penistaan agama. Sebab, persoalannya murni kasus hukum. “Tak perlu (menunggu keputusan MKD, red). Itu kan urusan hukum dia yang urus,” ucap Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11). Politikus PKB itu menilali sikap Bareskrim menunggu MKD justru salah. Sebab, anak buah Surya Paloh di Partai NasDem sudah dilaporkan oleh beberapa partai politik terkait pidana dan proses hukumnya sedang berjalan di Bareskrim.

Maman menambahkan, MKD sudah mendatangi Bareskrim untuk mengecek laporan tentang Viktor. Laporan itu memang ada dan MKD menghormati proses hukum yang berjalan. Selain itu, Maman juga sudah datang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengecek apakah ada laporan di tentang Viktor di kepolisian setempat. Bahkan, MKD sembari menunggu proses di Bareskrim juga mencari tahu rekaman video tentang Viktor yang dipersoalkan.

Legislator yang akrab disapa dengan panggilan Kiai Maman itu pun menegaskan , tidak tepat bila Bareskrim menunggu proses yang berjalan di MKD. “Kalau Bareskrim menunggu kami, salah juga dong. Proses hukum jalan saja kalau memang sudah cukup bukti,” tegas politikus asal Jawa Barat ini. Maman menegaskan, proses yang berjalan di Bareskrim merupakan ranah hukum, sedangkan di MKD persoalaln etika. Sehingga tidak perlu saling menunggu.

“Kalau sekadar menjelaskan hak imunitas kami jelaskan. Hak imunitas bagaimana dan sebagainya,” pungkas Maman. Bareskrim Polri masih mengusut kasus dugaan penodaan agama yang menyeret Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Laiskodat sebagai terlapor. Meski sempat ada kabar penyelidikan kasus itu dihentikan, ternyata Bareskrim masih terus mengusutnya. Kepastian soal kelanjutan penanganan kasus Viktor disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurut Tito, kelanjutan penanganan kasus legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu masih menunggu hasil investigasi Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). “Nanti MKD yang menilai apakah Viktor saat itu sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPR atau tidak,” ucap Tito di Mabes Polri, Rabu (29/11).

Dia menambahkan, bila nantinya MKD menyatakan Viktor pada saat berpidato yang dianggap menista agama sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPR, maka hak imunitas tetap melekat. Dengan demikian kasusnya dihentikan. Namun, bila MKD menyatakan Viktor tidak sedang bertugas sebagai anggota DPR, maka proses hukumnya Bareskrim akan jalan terus.

Merujuk Pasal 224 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) maka legislator tidak bisa dituntut di pengadilan atas pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan di dalam ataupun luar rapat yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya. “Ada UU MD3 yang menyatakan adanya hak imunitas. Ini (UU MD3) bukan polisi yang membuat, kami hanya melaksanakan tugas,” kata Tito.

Mantan Kapolda Papua itu lantas membandingkan kasus Viktor dengan anggota DPR yang tertangkap menggunakan narkoba. Sebab, polisi lebih mudah mengusut kasus legislator yang ketahuan mengonsumsi sabu-sabu. “Polisi gampang sekali menyatakan itu (kasus narkoba) tidak ada hubungannya dengan tugas dinas DPR. Kalau kasus Viktor kan di forum resmi partai,” katanya.

Menurut dia, hingga saat ini polisi telah memeriksa 30 saksi termasuk sejumlah ahli bahasa terkait pengusutan kasus Viktor. Seperti diketahui, sejumlah kalangan melaporkan Viktor ke Bareskrim Polri terkait pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1 Agustus 2017. Mantan politikus Golkar itu dalam pidatonya mengajak warga Kupang untuk tak memilih calon kepala daerah atau calon legislator dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN. Politikus asal NTT itu menuding empat partai tersebut sebagai pendukung kelompok ekstremis dan khilafah.(mg1/jpnn)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top