Sanksi 20 PNS Malas di Pemprov Sultra Belum Final – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Sanksi 20 PNS Malas di Pemprov Sultra Belum Final

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Untuk sementara 20 oknum pegawai negeri sipil (PNS) malas di Pemprov Sultra terhindar dari rasa malu. Pembacaan sanksi karena lalai menjalankan tugas urung diumumkan dalam upacara peringatan HUT ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Rabu (29/11). Padahal, momentum hari Korpri dijadwalkan pengumuman sanksi 20 PNS oknum malas.

Urungnya pengumuman itu disebabkan sidang yang digelar para pembina pegawai di lingkup Pemprov Sultra belum menghasilkan putusan final. Pengumuman sanksi itu belum dijadwalkan kembali, Pemprov baru akan menggelar sidang kedua dalam waktu dekat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sultra, Nur Endang Abbas mengatakan soal penanganan sanksi oknum pegawai itu belum jelas lembaganya setelah Korpri tidak masuk dalam struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang baru. Namun, secara struktural yang mengurus data-data kepegawaian adalah BKD, maka pelanggaran PNS itu tetap juga ditangani instansinya. “Karena Korpri tidak masuk OPD jadi kita yang urus ini. Tetapi belum final karena baru sekali sidang kita bahas, soalnya lumayan banyak. Ada 20 orang,” ujar Nur Endang Abbas, Rabu (29/11).

Pemerintah kata Endang harus berhati-hati mengambil keputusan, karena menyangkut nasib orang lain. Harus dipastikan bila keputusan itu sudah didasari oleh pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang jelas, agar tak perlu lagi digugat ke pengadilan nantinya. “Namanya juga sanksi, jadi kita harus bisa pertanggungjawabkan di mata hukum,” tambahnya.

Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sultra itu melanjutkan jumlah PNS yang terancam kena sanksi itu memang lumayan banyak. Mereka diduga melanggar PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Ada yang tak berkantor selama 46 hari secara berturut-turut selama setahun. BKD sudah mengantongi absen dan laporan kepala-kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing oknum PNS itu. “Sanksi ringan itu ada penundaan kenaikan pangkat, bisa jadi juga pemecatan tidak hormat,” imbuh Nur Endang Abbas.

Pembina kepegawaian masih akan menggelar sidang satu kali lagi untuk mengambil keputusan. Hanya saja belum diputuskan jadwalnya. “Ini kan tidak bersifat mendesak. Tergantung kapan diputuskan saja. Yang pasti masih ada sidang lanjutan,” pungkas Nur Endang Abbas. (ely/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top