Kajati Sulta: Kades Jangan Takut Hadapi Jaksa – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Kajati Sulta: Kades Jangan Takut Hadapi Jaksa

Kajati Sultra Azhari (kelima dari kiri) didampingi Wakajati Sultra, Hj Masnaeny Jabir (keenam dari kiri) menerima kunjungan Direktur Utama Kendari Pos, Irwan Zainuddin (keempat dari kiri) beserta jajaran manajemen Kendari Pos di ruang kerjanya, rabu (29/11). Usai berdiskusi banyak hal tentang peran jaksa dan media dalam mendukung tata kelola dana desa (DD), sempatkan foto bersama sekaligus penyerahan cinderamata. Foto: LM Syuhada/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Masih banyak kepala desa (kades) belum memahami tata kelola anggaran dana desa (DD). Dampaknya, bukan hanya pemanfaatan anggaran tidak tepat sasaran, tapi juga banyak diantara mereka terjerat hukum. Sejak pemerintah pusat menggelontorkan DD secara besar-besaran, sudah ada beberapa oknum kades bermasalah hukum, tak terkecuali di Sultra.

Problem pengelolaan DD ini menjadi topik pembicaraan utama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Azhari saat menerima kunjungan Direktur Utama Kendari Pos, Irwan Zainuddin beserta jajaran manajemen Kendari Pos di ruang kerjanya, rabu (29/11). Dalam pertemuan itu, dia didampingi Wakajati Sultra, Hj Masnaeny Jabir, SH. “Persoalan ini (pengelolaan DD), menjadi perhatian serius penegak hukum di Sultra, yakni Kejaksaan dan Polri,” ujar Azhari.

Makanya, sebagai bentuk perhatian, Kejati Sultra meluncurkan program “Jaksa Masuk Desa”. Tujuannya adalah supaya jaksa melakukan pendampingan kepada kades dalam mengelola anggaran yang digelontorkan dari APBN tersebut. Sejauh ini, program itu sudah berjalan dan hasilnya juga mulai kelihatan. “Program ini menjadi ujung tombak dalam mengedukasi kades supaya tidak keliru dalam mengelola anggaran desa,” jelasnya.

Tak hanya sebagai sarana pendampingan hukum, adanya program “Jaksa Masuk Desa” juga untuk mendekatkan penegak hukum dengan masyarakat, khususnya kades. Sebab, selama ini banyak pihak yang berpandangan negatif dengan keberadaan jaksa. “Stigma negatif itu harus dihilangkan. Kita ingin jaksa harus menjadi solusi masyarakat ketika bermasalah hukum maupun fungsi preventif, bukan justru sebaliknya (menjadi masalah,red),” katanya.

Lebih jauh pengganti Sugeng Djoko Susilo menjelaskan, semua ini dilakukan agar kades bisa mengelola DD dengan baik dan benar. Tak kalah pentingnya, supaya mereka tidak terlibat masalah hukum. Menurutnya, selama ini banyak kades bermasalah hukum hanya karena keliru membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa. “Hal ini yang tidak kita inginkan terjadi. Makanya, hadirnya jaksa bisa menjadi solusi dengan memberikan pendampingan,” ungkap mantan Wakajati Jambi ini.

Masih menurut Azhari, mulai sekarang, jangan ada lagi kades takut berhadapan dengan jaksa. Justru sebaliknya, harus dijadikan mitra supaya tata kelola DD maksimal dan sesuai peruntukannya. “Saya harap kades mau bekerja sama dengan jaksa. tidak boleh lagi takut menghadapi jaksa. Ingat, jaksa itu bagian dari solusi,” ucapnya.

Dia juga sempat menyinggung kalau ada sebagian oknum jaksa, termasuk juga oknum wartawan yang dihindari para kades. Sebab, mereka yang harusnya membantu menyelesaikan masalah, justru sebaliknya, menambah masalah. Dirinya melihat perlu ada edukasi yang berkesinambungan supaya tidak terulang. “Hal-hal semacam ini harus dihilangkan,” tegasnya.

Azhari juga menjelaskan banyak hal tentang peran jaksa. Menurutnya, kejaksaan tidak hanya melakukan fungsi penindakan, tapi juga preventif (mencegah). Penindakan dilakukan, kalau ada penyelewengan keuangan negara. Tapi selama masih proses, apalagi baru perencanaan, pihaknya bisa melakukan pendampingan.

Bukan hanya itu, di bidang tata usaha negara, jaksa disiapkan untuk menjadi pendamping atau pengacara badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Pemerintah, lanjut dia, bisa menggunakan jasa jaksa sebagai pengacara negara, jika bermasalah dalam sebuah kasus tata usaha negara. “Sebagai contoh, di Kejati Sultra belum lama ini dapat peringkat ketiga nasional dalam hal penagihan dan pemulihan tunggakan pembayaran di BPJS Kesehatan. Jadi, kami berhasil mendampingi BPJS Kesehatan, agar penunggak pembayaran BJPS cepat diselesaikan. Ini terbukti bahwa peran jaksa sebagai pengacara negara berhasil,” katanya.

Direktur Utama Kendari Pos, Irwan Zainuddin menganggap program Jaksa Masuk Desa sangat positif dan bisa membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Hanya saja, menurutnya akan semakin maksimal jika didukung dengan pemberitaan media. “Perlu ada publikasi intensif terhadap
kegiatan pencegahan dan solusi yang diberikan jaksa kepada kades supaya masyatakat mengetahuinya. Cara ini juga bisa membangun kepercayaan diri dari para kades tersebut,” ungkap Irwan.

Bukan untuk pencitraan, namun menurut Irwan hal ini lebih pada upaya untuk pembelajaran kepada masyarakat. Malah, supaya lebih efektif lagi, Kejati Sultra bisa menyampaikan informasi yang berkaitan dengan program kejaksaan lewat media. “Sudah menjadi fenomena umum, masih banyak kades takut hadapi jaksa, termasuk kepada jurnalis. Padahal, tujuannya sebenarnya untuk membantu dan memberikan solusi, bukan menjadi masalah,” jelasnya.

Banyak hal yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu, namun intinya adalah bagaimana kejaksaan dan media bisa ambil peran dalam mendukung optimalnya pengelolaan anggaran desa. Jaksa melalui pendampingan hukum dan diperkuat lagi lewat media. Sinergi seperti ini diharapkan bisa meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Dalam pertemuan tersebut, usai berdiskusi, Dirut Kendari Pos memberikan cinderamata kepada Kajati Sultra, Azhari. (b/ade)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top