Pilkada Sultra Masuk Kategori Rawan – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

Pilkada Sultra Masuk Kategori Rawan

Dayat (kiri)

KENDARIPOS.CO.ID — Pemilihan kepala daerah di Sultra masuk kategori rawan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat memberikan koefisien 2,81 dengan kategori tingkat kerawanan sedang. Sedangkan kerawanan tinggi ada di pilkada Konawe dengan koefisien 3,07 (standar koefisien rawan adalah 3,0). Untuk Kolaka dan Baubau mendapat penilaian kerawanan sedang dengan nilai masing-masing 2,52 dan 2,05.

Peluncuran indeks kerawanan pilkada (IKP) 2018 ini diharapkan bisa membantu pemerintah daerah beserta pihak terkait untuk mengantisipasinya sejak dini. Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkapkan, kerawanan yang terjadi di Sultra dipicu oleb variabel integritas penyelenggara dan profesionalitas penyelenggara. “Tingkat kerawanan berada diangka 3,00. Hal itu dinilai dari pilkada sebelumnya. Dimana ada putusan DKPP yang memberhentikan 5 anggota KPU Provinsi Sultra. Mereka dinilai melanggar asas mandiri, jujur, adil dan proporsional,” kata Abhan di kantornya, Bawaslu RI di Jakarta, selasa (28/11).

Selain itu, Abhan juga menjelaskan bahwa pada Pemilu 2014, DKPP juga memberhentikan satu anggota Panwaslu dan satu anggota diberi peringatan keras di Kota Kendari. “DKPP juga memberhentikan satu orang PPK dan memberikan peringatan keras kepada empat orang KPU Kota Kendari. Selain itu, pada Pemilu 2014 masih banyak ditemukan daftar pemilih yang bermasalah. Seperti data pemilih ganda, fiktif, meninggal dunia, belum cukup umur dan TNI/Polri yang masih aktiv,” jelasnya.

Namun, Abhan mengungkapkan bahwa prinsipnya tidak ada satu pun provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan rendah. “Namun kita harapkan data ini bisa menjadi pembantu para pihak yang berkaitan agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik,” tuturnya.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah mengaku tidak menggunakan IKP yang dikeluarkan Bawaslu dalam menjalankan kerjanya. Menurutnya, seharusnya semua pihak memandang daerah yang menyelenggarakan pilkada itu sudah pasti rawan. “Pilkada itu adalah konflik dimana di dalamnya ada perebutan kekuasaan. Konfliknya bukan by design tapi by insiden. Konfliknya tidak bisa diduga kapan akan muncul dan apa yang menjadi pemicu, namun pasti tanpa waktu yang ditentukan bisa pecah suatu saat,” jelasnya.

Mantan Ketua KNPI Sultra ini mencontohkan, pada pilkada sebelumnya bahwa Muna Barat masuk dalam daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Hal itu karena Mubar dianggap daerah pemekaran dari Kabupaten Muna yang sebelumnya mengalami gejolak hingga terjadi pemungutan suara ulang sebanyak dua kali. “Tapi faktanya, justru pilkada di Muna Barat yang penyelenggaraannya sangat baik dan lancar. Justru di Kabupaten Bombana yang tidak diduga, mengalami PSU. Jadi saya rasa daerah yang menyelenggarakan pilkada itu layak dinilai semua memiliki kerawanan,” katanya.

Penilaian daerah menjadi rawan semua menurutnya itu bisa memacu daerah untuk bekerja maksimal dan profesional. “Ini (tingkat kerawanan) harus menjadi perhatian. Jika semua daerah rawan maka penyelenggara, aparat keamanan dan pemerintah bisa bekerja maksimal untuk bisa menjalankan pilkada sesuai dengan apa yang diharapkan,” tuturnya.

Soal integritas penyelenggara, ia pun tidak menepisnya. Namun dirinya sudah menekankan kepada seluruh penyelenggara untuk bertindak profesional dalam menjalankam tugasnya. “Setiap pertemuan sudah kita sampaikan. Namun terkait integritas dan profesionalitas kinerja penyelenggara pasti akan kembali kepada orangnya masing-masing,” tambahnya.

Dengan seperti itu, lanjut Dayat ada beberapa cara yang telah ia tegaskan untuk menjaga ritme kerja penyelenggara di Sultra untuk bisa menjaga integritasnya dan profesionlisme kerjanya. “KPU RI sudah melarang penyelenggara untuk berhubungan langsung dengan politisi. Namun itukan tidak bisa, karena kerja kita berbaur dengan mereka. Seperti pendaftaran dan konsultasi semua itu tidak bisa dihindari. Namun saya juga sudah melarang agar penyelenggara di Sultra tidak duduk ngopi bersama politisi,” ucapnya.

Hal itu diterapkan dari pengalaman yang terjadi di Konawe Selatan. “Hal ini kita lakukan untuk menjaga tras masyarakat. Kita tidak lakukan saja terkadang masyarakat sulit untuk percaya apalagi kita lakukan. Untuk itu juga saya minta kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggara. Kalau lihat ada penyelenggara yang ngopi bareng politisi atau masuk tempat hiburan malam segera laporkan kepada kami. Karena kami tidak memiliki mata, telinga, tangan dan kaki 1.000 untuk mengawasi semua penyelenggara. Dan nanti ada yang kedapatan kita akan langsung berikan sanksi pembinaan terhadap penyelenggara tersebut,” tegasnya. (b/yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top