UMK Kolaka Diusul Naik – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Kolaka

UMK Kolaka Diusul Naik

KENDARIPOS.CO.ID — Upah minimum provinsi (UMP) telah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Dengan terbitnya standarisasi gaji tersebut, maka Kabupaten Kolaka melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi langsung merespon dengan mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK). Besaran kenaikan UMK Kolaka yang diproyeksi pada tahun 2018 mendatang naik 7,81 persen.

“Untuk sektor umum, tahun 2017 hanya Rp 2.144.811 lalu kami usul menjadi Rp 2.331.624. Di sektor pertambangan, dari Rp 2.184.463 kami usul naik Rp 2.374.729. Sementara di sektor konstruksi juga mengalami kenaikan dari Rp 2.282.992, kami usul Rp 2.481.841. Kenaikan ini masih sebatas usulan dan belum ditetapkan. Semua masih menunggu keputusan gubernur yang akan dikeluarkan dalam bentuk Pergub,” ungkap Abdullah Muzakkir, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kolaka saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/11).

Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka tersebut mengatakan, jika usulan tersebut nanti telah ditetapkan dalam bentuk Pergub, maka semua perusahaan di yang ada di Bumi Mekongga harus melakukan pembayaran upah karyawannya sesuai UMK yang telah ditetapkan. Jika tak taat, maka pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi.

“Berdasarkan peraturan, kalau ada perusahaan yang mampu mengupah karyawannya sesuai UMK tapi tidak melaksanakannya, maka dapat dijatuhkan hukuman pidana yaitu penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun kurungan. Atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta,” ancamnya.

Abdullah menambahkan, bagi perusahaan yang tidak mampu menerapkan UMK itu, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum dengan mengacu pada keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 231/MEN/2013 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. Dua dari beberapa poin dari keputusan itu diantaranya adalah mengajukan permohonan pelaksanaan upah minimum oleh pengusaha kepada gubernur melalui instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, paling lambat 10 hari sebelum berlakunya UMK tersebut.

Selain itu, permohonan penangguhan upah minum didasarkan atas kesepakatan tertulis antar pengusaha dengan pekerja atau serikat buruh yang tercatat dengan melampirkan naskah asli kesepakatan tertulis dan laporan keuangan perusahaan serta salinan akte perusahaan.

Abdullah menuturkan, tujuan pemerintah menetapkan upah minimum agar upah buruh tidak merosot. “Kalau upah tak ditetapkan, maka perusahaan nantinya akan seenaknya menggaji karyawan. Besaran upah itu juga menggambarkan tingkat kesejahteraan di suatu daerah,” tuturnya. (b/fad)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top