Nur Alam Minta Sidang Digelar di Kendari, KPK : Harus Tetap di Jakarta – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Nur Alam Minta Sidang Digelar di Kendari, KPK : Harus Tetap di Jakarta

Nur Alam duduk dikursi terdakwa.

KENDARIPOS.CO.ID — Sidang lanjutan Gubernur Sultra nonaktif, Nur Alam kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin (27/11). Kali ini agendanya adalah penyampaian resume keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang terlebih dahulu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada 51 halaman resume keberatan yang disampaikan Nur Alam melalui kuasa hukumnya, yang dipimpin Didi Suprianto. Satu persatu, Didi membacakan bantahan-bantahan atas apa yang telah didakwakan JPU KPU. Menurut Didi, karena yang didakwa adalah soal penyalahgunaan wewenang maka berdasarkan asas tentang hak otonomi hukum pidana maka perkara ini berada di wilayah hukum administrasi negara yang seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Persoalan yang menyangkut keputusan lembaga negara atau keputusan badan/pejabat tata usaha negara maka yang berwenang mengadili adalah PTUN bukan PN Tipikor Jakarta Pusat,” kata Didi saat membacakan uraian eksepsi Nur Alam dihadapan majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Selain itu, Didi juga menganggap bahwa PN Tipikor tidak dapat mengadili perkara yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sesuai dengan pasal 84 KUHAP, maka perkara yang menjerat kliennya (Nur Alam,red), PN Tipikor Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang untuk mengadili. “Di dalam dakwaan juga, JPU sudah tegas menyebutkan bahwa kliennya bersama-sama saksi Burhanuddin melakukan atau memberikan persetujuan atas pencadangan wilayah pertambangan, persetujuan izin usaha pertambangan ekplorasi dan persetujuan peningkatan IUP ekplorasi menjadi IUP oprasi produksi dilakukan di kantor gubernur Sultra adalah locus delictie. Inilah yang semakin menguatkan bahwa persoalan ini hanya ranah administrasi,” jelasnya.

Dia menambahkan, tidak tepat jika Nur Alam didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan pertambangan yang termasuk dalam undang-undang khusus. “Dakwaan terhadap Nur Alam lebih tepat menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” katanya.

Secara negatif, lanjut dia, tidak bisa dikenakan UU Tipikor, karena materil terkait penyalahgunaan wewenang penerbitan izin pertambangan. Bahwa UU Minerba tidak mengkualifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. “Sesuai UU Minerba dan undang-undang lain terkait pertambangan dan kehutanan, penyidik yang berkompeten menangani dugaan tindak pidana adalah penyidik Polri. Atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang penuntutan dilakukan di pengadilan umum, bukan pengadilan tipikor,” tegasnya.

1 of 3

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top