Kemiskinan Harus Ditangani dengan Bijak, BI Dukung dengan Kebijakan Moneter – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Ekonomi & Bisnis

Kemiskinan Harus Ditangani dengan Bijak, BI Dukung dengan Kebijakan Moneter

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat berbagi tips penanganan kemiskinan saat Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia, Senin (20/11) lalu di Jakarta. Foto: Wa Ode Sitti Febriani/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Banyak provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi, namun angka kemiskinannya juga tinggi. Sejatinya kemiskinan adalah masalah kompleks yang wajib diselesaikan dengan cara cerdas. Dalam hal ini, pemerintah harus bijak dalam mengambil langkah. Salah satu faktor yang ampuh mendorong angka kemiskinan adalah inflasi tinggi, karena dalam kondisi itu yang miskin jadi makin miskin karena tak mampu membeli sejumlah kebutuhan pokok. Hebatnya, Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sepanjang tahun 2016 dalam jumlah fantastis.

Dalam Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia (20/11) lalu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berbagi tips. Menurutnya, untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah harus cerdas. Sekedar bocoran, ia jadi orang pertama yang meminta data ke kantor Wakil Presiden untuk menyeleksi wilayah mana saja di bawah naungannya yang masih tinggi angka kemiskinannya. Lalu, data-data itu dibagikan ke jajaran bupati dan walikota karena memang butuh kepedulian dari pimpinan masing-masing daerah. Data riil tentu mampu menyajikan informasi kondisi ter-update.

“Jadi setiap rapat saya menunjuk juara wilayah miskin. Setelah saling sharing ternyata ada ragam problem mulai dari kultural, kedablekan keputusan politik karena hampir semua politik anggaran tidak mau menyentuh ini, ” ungkapnya.

Padahal, lanjut Ganjar, sebanyak 14 indikator yang ada sebenarnya sudah di luar kepala namun rupanya tidak dikerjakan. Contoh, jika berbicara kesehatan, apakah sudah yakin masyarakat sudah terjamin penuh kesehatannya. Jadi, Kartu Indonesia Sehat harus dipastikan sampai ke seluruh masyarakat.

Tentu tidak mudah mengumpulkan dan menyamakan persepsi dengan para pimpinan daerah, jadi pendekatan personal dan emosional wajib dilakukan. Untuk aktifnya hubungan dua arah, maka dibukalah layanan hotline (telepon). Kendatipun ada wilayah yang tidak kooperatif maka dicari lagi solusinya.

“Makanya saat mereka akan membahas anggaran, pimpinan daerah disampaikan tentang angka kemiskinannya yang masih tinggi. Beberapa yang tidak kooperatif, maka sebagai punishment, dibiarkan dan tidak diberi bantuan oleh provinsi,” tambahnya.

Nah, di sisi lain, jika anggaran tidak cukup maka apa yang harus dikerjakan. Jawabannya adalah harus mencari sumber lain. Indikator kemiskinan terbesar di Jawa Tengah adalah rumah tidak layak huni. Karena anggaran tidak cukup, maka solusi lain kembali dicoba. Nah, CSR pun disuntikkan kesana.

Selain itu, ada tiga hal yang membuat si miskin tak berubah kondisinya, yakni tidak punya keterampilan, akses permodalan kurang dan tidak ada yang mendampingi. Makanya kelompok kelas miskin dikumpulkan dan dilatih lalu diberi modal melalui Bank Pembangunan Daerah makanya ada program Mitra Jarang 25 yaitu kredit maksimal Rp 25 juta tanpa agunan, usaha sudah harus ada dan bunga cuma 7 persen setahun. Makanya ada Gerakan Suku Bunga Rendah. Ia mengapresiasi Bank Indonesia (BI) yang terus memberi dukungan dengan berbagai langkah strategisnya.

Tak hanya itu, bahkan perguruan tinggi juga digandeng. Beberapa mendampingi UMKM dan kesehatan. One student one client. Biasanya, bayi dan ibu yang meninggal itu background keluarganya pasti miskin. Nah itu yang jadi bahan pertimbangan dalam mengambil langkah cerdas. Sementara itu, pimpinan daerah juga diedukasi tentang nilai kejujuran, makanya mereka diajak memetik ilmu di Komisi Pemberantasan Korupsi. “Jangan lupa, daerah diberi reward untuk setiap prestasinya,” pesan Ganjar.

Secara detail, Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan menjelaskan, komponen makanan jadi penyambung terbesar angka kemiskinan yang nilainya hingga 73,19 persen. Nah, beras menyumbang 21,8 persen. Jadi, jika terjadi kenaikan harga beras 1 persen saja maka penduduk yang nyaris miskin tentu akan menjadi miskin. Jadi, setiap kenaikan harga beras 1 persen maka jumlah orang miskin pun akan bertambah. Pasalnya, kenaikan harga akan menurunkan daya beli masyarakat dan menaikkan jumlah kemiskinan.

“Pemerintah daerah harus mampu mengambil tindakan yang paling tepat. Nilai inflasi yang tinggi adalah pemicu paling besar dan harus ditangani dari akarnya, “kata Iskandar.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Yoga Affandi menambahkan, Bank Indonesia mampu memengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Demi mengendalikan nilai inflasi, bahkan ada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“TPID bakal mencari solusi terbaik untuk setiap problem yang dihadapi. Karena inflasi secara langsung mampu memengaruhi angka kemiskinan di wilayah tertentu maka peran TPID cukup penting, “tutupnya. (feb/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top