Soal Pergantian Bupati Buton, Mendagri : Kalau Administrasi Beres Secepatnya Diproses – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Soal Pergantian Bupati Buton, Mendagri : Kalau Administrasi Beres Secepatnya Diproses

Tjahjo Kumolo

KENDARIPOS.CO.ID — Tak lama lagi, La Bakry akan resmi menjadi Bupati Buton definitif. Sebab, dalam waktu dekat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal memproses pencopotan Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun. Pergantian ini diperlukan supaya tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Mengingat kasus Umar Samiun sudah berkekuatan hukum tetap (incracth), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta agar pergantian tersebut secepatnya diproses. “Kalau proses administrasi sudah beres, tidak perlu ditunda lagi pergantiannya. Ini penting karena untuk melancarkan pelayanan dan tugas kepala daerah, maka harus ada bupati defenitif. Secepatnya diproses kalau semua sudah beres,” kata Tjahjo, Selasa (21/11).

Sekretaris Dirjend Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Ansel Mustan mengaku pihaknya akan secepatnya memproses pergantian bupati Buton. Hanya persoalannya, hingga saat ini belum menerima salinan putusan pengadilan terkait kasus Umar Samiun. “Prinsipnya, kami menunggu salinan putusan tersebut dari pemerintah daerah. Kalau sudah ada, baru bisa diproses pemberhentiannya,” kata Ansel Mustan di Jakarta, kemarin.

Lanjut Plt Sekretaris Mendagri menambahkan, salinan putusan pengadilan diperlukan sebagai dasar untuk proses selanjutnya. “Ada mekanismenya. Daerah mengusulkan, setelah itu diproses. Kemendagri bisa langsung memproses jika masalahnya berkaitan dengan jabatan gubernur,” jelasnya.

Untuk itu, ia justru menyarankan untuk langsung bertanya kepada pemerintah daerah, seperti apa prosesnya sekarang. “Tanya sama gubernurnya kenapa belum diproses,” ujarnya. Pemerintah Provinsi Sultra membenarkan bahwa usulan tersebut masih terkendala tanda tangan pimpinan. “Rencana Minggu lalu kita serahkan (salinan putusan pengadilan,red), namun ternyata kita belum berhasil mendapatkan tanda tangan Plt Gubernur Sultra. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada,” kata Tomy Indra Sukiadi, Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah (Otda) Biro Pemerintahan Setdaprov Sultra saat dihubungi, kemarin (21/11).

Kalau terlalu lama waktunya, maka bisa saja Sekprov Sultra Lukman Abunawas yang bertandatangan, itupun setelah Plt Gubernur tidak punya kesempatan. “Salinan putusan pengadilan dan usulan pergantian tersebut menjadi dasar kemendagri dalam memproses pergantian bupati Buton,” imbuhnya. (b/yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top