Senangnya Nur Alam Bisa Gendong Cucu di Pengadilan – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Senangnya Nur Alam Bisa Gendong Cucu di Pengadilan

Gubernur Sultra nonaktif, Nur Alam tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat berjumpa cucunya, Asyifa putri Giona saat sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta, senin (20/11). Usai sidang, tepatnya setelah menunaikan salat Zuhur di Musalla pengadilan, peraih Bintang Maha Putra Utama ini sempat gendong cucu kesayangannya itu. Inset: Tampak Nur Alam (batik biru) sedang berbincang dengan kuasa hukumnya. Foto: La Ode Yogi/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Meski sedang menjalani proses hukum. Gubernur Sultra nonaktif, Nur Alam, tetap menebar senyum saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta, senin (20/11). Pasangan Saleh Lasata ini makin bersemangat, setelah melihat kehadiran keluarga, kerabat dan beberapa kolega yang menemaninya selama sidang. Apalagi turut hadir cucu pertamanya, Aisyifa.

Mantan Ketua DPW PAN Sultra sempat menggendong cucu kesayangannya tersebut bahkan duduk bersama di Musholah. Selama bermain dengan Cipa–sapaan akrab sang Asyifa–, Nur Alam begitu bahagia. “Beliau (Nur Alam,red) begitu bahagia bertemu cucu dalam momen seperti ini,” ujar Giona, ibu Asyifa sesaat sebelum meninggalkan lokasi persidangan. Menurut Giona, ayahnya memang sangat dekat dengan Asyifa. Makanya, ketika bisa bertemu kebahagiaan tidak terbendung. “Pokoknya ayah saya sangat senang,” sambung dia.

Untuk diketahui, Nur Alam telah menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi. Dalam proses persidangan, Nur Alam didakwa dengan tiga pasal. Pertama, Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam pembacaan dakwaannya antara lain, Afni mengungkapkan bahwa terdakwa (Nur Alam, red) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kerugian negara atau merugikan keuangan negara. Dengan kebijakannya sebagai gubernur terkait dengan pengeluaran izin tambang, ia dianggap telah memperkaya diri sendiri dan koorporasi. “Terdakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2,7 miliar lebih. Kemudian memperkaya koorporasi yaitu PT Billy sebesar Rp 1,5 triliun lebih. Kerugian negara akibat perbuatan terdakwa ini sebesar Rp 4,3 triliun atau setidak-tidaknya Rp 1,5 triliun. Selain itu, terdakwa diduga menerima gratifikasi sebesar 4,49 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 40,2 miliar,” beber Afni jaksa KPK.

Mendengar dakwaan JPU KPK, kuasa hukum Nur Alam, Didik Suprayitno merasa dakwaan yang dituduhkan kepada kliennya membingungkan. Menurutnya, hampir keseluruhan dakwaan yang dibacakan oleh JPU tidak sesuai dengan fakta yang ada. Salah satu contoh yakni soal kerugian negara yang mencapai kurang lebih Rp 4 triliun. “Ini ada tiga pasal yang akan kami cermati dan teliti satu demi satu. Kemudian, kami juga akan menanyakan asal usul angka Rp 4 triliun yang dianggap merupakan kerugian negara,” jelasnya usai persidangan. Selain itu, Didik mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan menyanggah dakwaan KPK yang menyatakan kliennya telah menerima gratifikasi. Menurutnya, angka USD 4,5 juta dalam dakwaan merupakan bentuk investasi yang berhasil didapatkan oleh kliennya. “Itu bukan gratifikasi, namun itu lebih kepada pinjaman atau investasi untuk pembangunan di Sultra. Dan uang tersebut juga telah dikembalikan jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik,” tambahnya. (b/yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top