Dililit Banyak Masalah, PT Baula Belum Tersentuh Hukum – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Dililit Banyak Masalah, PT Baula Belum Tersentuh Hukum

Ilustrasi: Fahri Asmin, Grafis: La Ode Kurniawan/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Kehadiran PT Baula Petra Buana (BPB) di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea belum memberi dampak positif bagi daerah, apalagi masyarakat. Malah yang terjadi justru sebaliknya, keberadaannya membuat warga setempat resah. Sebab, aktivitasnya banyak menimbulkan masalah. Mulai soal kerusakan lingkungan hingga dugaan penyerobotan lahan warga.

Awal beroperasi 2008, warga Kecamatan Tinanggea sangat berharap keberadaan PT Baula bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Minimal mereka bisa mendapatkan dan Corporate Social Responsibilty (CSR), sebagai pengganti lingkungan yang rusak. Namun seperti bertepuk sebelah tangan, bukan maslahat didapatkan tapi mudarat. Warga pun kehilangan kesabaran dan akhirnya menggelar demonstrasi berseri, minta agar perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel itu ditutup.

Tak cukup sampai disitu, beberapa warga yang merasa lahannya diserobot PT Baula dan tidak diberikan ganti rugi, melapor di Kepolisian Daerah (Polda) Sultra. Para ahli waris pemilik lahan Arsanul Lapae dkk sudah melaporkan PT BPB ke Polda Sultra pada 22 September 2017 lalu. “Sudah hampir dua bulan, tapi belum ada perkembangan proses kasusnya. Kami harap Polda segera menindaklanjuti,” ujar Arsanul Lapae. Dia mengklaim lahan yang diserobot PT Baula seluas 47,3 hektar.

Tak hanya soal dugaan penyerobotan lahan, PT Baula juga dilaporkan warga di Polda terkait kasus dugaan tindak pidana pembuatan jetty (dermaga,red) tanpa dokumen lengkap. Kasus ini sudah 11 bulan dilaporkan, namun belum ada kejelasan. Sudah ada beberapa yang diperiksa, namun belum ada tindaklanjutnya.

Masalah lain yang juga tak kalah penting adalah tentang izin analisis dampak lingkungan (amdal). Warga sudah seringkali menyuarakan agar PT Baula menghentikan aktivitas sampai persoalan izin tuntas. Namun juga tidak di dengarkan. Itulah hebatnya, meski dililit banyak masalah, baik pidana maupun perdata namun PT Baula belum juga tersentuh hukum. Sehingga tidak mengherankan kalau masih nyaman beraktivitas.

Situasi ini sangat disayangkan Anggota DPRD Sultra asal Konawe Selatan, Rasyid. Menurutnya, perusahaan tambang harusnya clean and clear sebelum beraktivitas, baik menyangkut izin amdal maupun persoalan lahan. “Kalau ada masalah, harusnya dituntaskan dulu sebelum beraktivitas. Apalagi kalau menyangkut sengketa dengan lahan warga, itu tidak boleh terjadi,” kata Rasyid, selasa (21/11).

Untuk itu, politisi PKS ini berjanji akan mengkomunikasikan hal itu dengan dinas lingkungan hidup (DLH) dan Dinas ESDM Sultra. Dirinya ingin memastikan persoalan PT Baula harus tuntas. “Kalau pihak perusahaan mengabaikan persoalan itu, maka hukum yang harus bicara,” tegasnya. Termasuk soal dugaan pemalsuan dokumen pembuatan jetty, menurutnya harus atas izin Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Saya akan croscek. Jika benar adanya, maka harus ditindak. Karena merugikan masyarakat dan pemerintah,” jelasnya.

Masih soal kasus dugaan tindak pidana pembuatan jetty (dermaga,red) tanpa dokumen lengkap yang dilakukan PT Baula Petra Buana (BPB) di Konawe Selatan (Konsel), Polda Sultra terus mendalami . Rencananya, penyidik masih akan melakukan gelar perkara untuk mencari bukti tambahan.  Direktur Ditreskrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengkau kalau pihaknya memang belum mengagendakan tahapan gelar perkara kasus tersebut. Sebabnya belum mendapat petunjuk lanjutan dari pimpinan. “Tim belum siap untuk melakukan gelar perkara. Nanti disampaikan kalau sudah siap,” ungkap Kombes Pol Wira Satya belum lama ini.

Wira menambahkan, soal adanya informasi bahwa kasus ini sudah dihentikan, dia membantah. Hasil itu, akan ditentukan melalui mekanisme hukum, yakni gelar perkara. “Belum ada SP3,” ujarnya. Sebelumnya kasus ini telah memeriksa Romansyah, Direktur Utama  PT BPB. Termasuk Kepala Syahbandar Konawe Selatan (Konsel) Abduulla Arfa, General Manager (GM) PT BPB. Ada juga dua pejabat di PT Baula Petra Buana yakni Indra selaku Kepala Produksi PT BPB dan Ahmad Said selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) pernah diperiksa. Untuk diketahui kasus ini diselidiki Polda Sultra sejak Januari 2017. Itu artinya, sudah 11 bulan belum ada hasil.

Sementara soal dugaan penyerobotan lahan, keluarga rumpun ahli waris terus mendesak pemerintah dan petugas untuk secepatnya dituntaskan. Menurut mereka, pemerintah harusnya tersinggung dengan sikap bandel yang ditunjukkan PT Baula Petra Buana (BPB). Sebab, meski sedang bermasalah secara hukum, mulai sengketa lahan dengan warga hingga izin analisis dampak lingkungan (amdal), namun tetap saja masih beraktivitas.  “Kami melihat ada ketidakadilan perlakuan pemerintah. Harusnya tuntaskan dulu masalah, baru izinkan lagi beraktivitas,” kata Yudi Lapae, keluarga rumpun ahli waris.

Keluarga Yudi Lapae adalah pemilik lahan yang diduga diserobot PT Baula. Dia mendesak supaya pemerintah “mengeksekusi” (baca: hentikan) dulu aktivitasnya, sampai persoalan hukum yang membelitnya tuntas. Hal itu dianggap penting supaya tidak menimbulkan sakit hati warga pemilik lahan. “Kami khawatir jangan sampai warga marah,” ingatnya.

Yudi dan keluarga sebenarnya sudah melaporkan persoalan itu ke Polda Sultra. Namun sayang, hingga saat ini belum ada perkembangan. Bahkan, pihaknya juga menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konsel untuk memanggil pihak PT Baula. Lebih jauh Yudi berharap, Polda harus lebih obyektif dalam menangani masalah tersebut. “Kami harap ada titik terang, supaya apa yang menjadi tuntutan keluaga kami bisa membuahkan hasil. Kalau memang ada kendalanya supaya kita tahu,” ungkapnya.

Tak puas lewat jalur pidana, keluarga ahli waris mulai menggagas untuk gugatan perdata. Rencana menempuh jalur perdata disampaikan kuasa hukum ahli waris, Efendi Nurman, SH. Dia menegaskan tidak akan kehabisan ide dalam mempresur laporan kliennya itu. “Kami akan tempuh jalur perdata. Supaya ada payung hukumnya. Karena harapan kami, Polda Sultra bisa  tindaklanjuti hasil mediasi nanti,” jelas Efendi, selasa (21/11).

Lanjut dia, jalur perdata ditempuh karena pihak perusahaan tidak mau kooperatif. Dirinya yakin dengan jalur perdata, sehingga bisa lebih memudahkan untuk mencari bukti, siapa yang berhak atas lahan seluas 117 hektar yang tengah dikuasai PT Baula di Desa Asingi, Kecamatan Tinaggea  tersebut. “Sekarang, rumpun ahli waris sedang berembuk untuk masukan gugatan perdata. Kami optimis, karena ada kejadian yang mirip, yakni tuntutan masyarakat di PT Ifhisdeco yang lalu mereka menang. Saat itu soal kasus lahan juga,” katanya.

Persoalan waktu, lanjut Efendi paling lama dalam minggu ini surat gugatan sudah masuk di PN Andoolo. “Kita lagi rampungkan surat gugatan. Setelah itu kita ajukan di PN biar nanti d isana saling uji atas surat-surat kepemilikan lahan itu,” katanya.

Permasalahan izin analisis dampak lingkungan (amdal) juga terus menuai sorotan. Masalah ini juga sudah sampai di telinga Bupati Konawe Selatan (Konsel), Surunuddin Dangga. Malah, dia mengaku sejak jauh hari sudah mengkroscek  izin PT BPB ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi. Hasilnya memang seperti yang diberitakan sebelumnya, tak ada izin untuk beroperasi.

“Dulu memang Pemkab Konsel pernah keluarkan izin, tapi itu tidak prosedural. Sehingga kesannya abal-abal. Sebabnya, lisensi komisi Amdal BLH Konsel dicabut. Itu sudah bertahun-tahun terjadi. Nanti setelah masuk (jadi bupati, red),  saya bilang kalau BLH tak punya lisensi keluarkan izin, lebih baik kita bubarkan saja,” tegas Surunuddin Dangga beberapa waktu lalu.

Sebagai niat baik, mantan anggota DPRD Sultra ini juga sudah konsultasi ke kementerian terkait. Ini penting supaya izin amdalnya bisa legal alias sesuai prosedur. Termasuk melakukan upaya lisensi terhadap penerbitan izin amdal. “Saya menyurat di kementerian. Tidak lama keluarlah surat yang mau di penuhi. Utamanya tim teknis tim amdalnya. Dulu kan tidak ada. Kita kerjasama dengan UGM dan saya kirim tujuh orang untuk belajar di sana. Sekarang mereka sudah dikembalikan dan mulai menyusun izin amdal,” jelasnya.

Untuk itu, mantan Ketua DPRD Konsel ini mengingatkan pihak perusahaan ini supaya secepatnya menyelesaikan persoalan izin amdalnya. Supaya tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Soal kemungkinan dibekukan, suami Hj Nurlin Surunuddin SH ini mengaku akan mengambil langkah paling bijak yang tidak merugikan satu pihak. “Kita minta dulu supaya amdalnya dituntaskan,” ujarnya.

Dia melihat sudah ada itikad baik dari managemen PT Baula untuk melakukan perbaikan. Hanya saja, pihaknya memberi waktu paling lama tiga bulan untuk diselesaikan. “Semoga saja cepat dituntaskan,” katanya lagi. Ketika ditanya terkait desakan pihak dewan untuk segera menghentikan aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel, Surunuddin lagi-lagi menunjukan sikap bijaknya. Ia memberikan pertimbangan dengan banyak hal. “Mereka juga punya banyak karyawan, sehingga mesti dipertimbangkan. Tetapi, kewajiban mereka untuk urus amdal dan masalah lain harus diselesaikan. Kita beri waktu tiga bulan, kalau tidak selesai berarti tidak serius. Disitu baru kita evaluasi ulang,” tegasnya.

Kepala Bidang BLH Sultra, Aminoto Kamaluddin mengungkapkan, izin amdal sejumlah perusahaan di Konsel bukan dicabut. Tapi memang izin amdalnya tidak sesuai prosedur. “Jadi itu masalah lisensi komisi amdal BLH Konsel yang dicabut, bukan izin perusahan. Secara administrasi mereka tidak ketahui soal itu,” ujarnya. Pada beberapa kesempatan kuasa hukum PT Baula Muh Algazali mengklarifikasi bahwa  kliennya tidak mungkin menyerobot lahan warga. Algazali menjelaskan, persoalan dugaan sengketa lahan warga di tempat itu sudah menjadi masalah klasik. Sebab, lahan yang dimaksud sudah seringkali diklaim beberapa pihak. Dan pihaknya tidak pernah terlibat disitu.

“Tidak mungkin klien kami serobot lahan warga. Mustahil ada aktivitas penambangan kalau lahannya masih bermasalah,” katanya. Menurutnya, sebelum lakukan aktivitas pertambangan, harus mendapatkan izin dari pemerintah. Tentu di dalamnya sudah termasuk lahan. “Jadi, klien kami menambang di lahan yang sudah tidak ada masalah,” katanya.

Kendati begitu, dia juga membenarkan kalau kasus tersebut masih berproses di Polda Sultra. Hanya sudah sampai sejauh mana perkembangannya, dia belum tahu karena belum dilibatkan secara langsung. Polda mengakui kalau kasus sengketa lahan masih berproses. Termasuk soal kasus pembangunan jetty, dia memilih menyerahkannya kepada pihak yang berwajub yang menyelesaikannya. (b/wan/kam/ing)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top