Dorong Pelaporan Wajib Pajak, Pemerintah Siapkan “Tax Amnesty Jilid II” – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Ekonomi & Bisnis

Dorong Pelaporan Wajib Pajak, Pemerintah Siapkan “Tax Amnesty Jilid II”

Ilustrasi program amnesti pajak. Foto: Dokumen Jawa Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Program pengampunan pajak atau Tax Amnesty mungkin telah berakhir. Melalui program itu, para pengemplang pajak diberi keringanan untuk melaporkan hartanya tanpa khawatir mendapat sanksi. Hasilnya, berdasarkan Surat Pernyataan Harta SPH total harta yang dilaporkan para wajib pajak mencapai Rp 4.855 triliun pada masa berakhirnya program tax amnesty. Berdasarkan data dashboard tax amnesty, total harta yang dilaporkan tersebut terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sementara penarikan dana dari luar negeri (reptriasi) mencapai Rp 147 triliun.

Sayangnya, pencapaian tersebut masih dianggap kurang. Pemerintah pun terus mencari akal. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengadakan kembali “Tax Amnesty Jilid II”. Pemerintah ingin kembali mendorong peserta tax amnesty yang belum melaporkan hartanya untuk segera dilaporkan. Nantinya, dia menjamin wajib pajak (WP) untuk tidak dikenakan sanksi.

Kemudahan ini tercantum dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 tentang Pelaksanaan UU No 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Kemudahan ini berlaku untuk wajib pajak yang belum didatangi petugas pajak untuk dilakukan pemeriksaan.

“Dalam PMK revisi yang diterbitkan juga mengatur kita sekarang memberikan kesempatan pada wajib pajak baik mereka yang mengikuti tax amnesty maupun yang tidak mengikuti untuk terus menerus memperbaiki compliance, dengan mengungkapkan sendiri harta yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan, maupun dalam SPT tahunan,” katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, pekan lalu.

Dia menjelaskan, wajib pajak hanya tinggal membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai tarif yang diatur dalam Perauran Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasian Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Pelaporan itu nantinya akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dengan tarif normal.

Adapun tarifnya, untuk wajib pajak badan sebesar 25 persen, untuk wajib pajak orang pribadi (OP) sebesar 30 persen, dan wajib pajak tertentu sebesar 12,5 persen. Angka itu terbilang ringan, mengingat WP yang tidak melapor seharusnya dikenakan dengan 200 persen pajak.

“Kami minta seluruh wajib pajak segera menyampaikan harta itu untuk dilaporkan, sehingga tidak termasuk dalam kategori ditemukan kita. Tapi secara sukarela menyampaikan harta yang belum termasuk dalam deklarasi tax amnesty. Dengan demikian, harta tersebut akan dianggap sebagai tambahan penghasilan namun dengan membayar PPh sesuai tarif, sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan. Jadi, ini semacam kesempatan lagi,” pungkasnya. (JPG)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top