Jelang Pilkades di Buton, Aduan Meningkat – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Buton

Jelang Pilkades di Buton, Aduan Meningkat

KENDARIPOS.CO.ID — Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Buton akan digelar pada April hingga Mei 2018 mendatang. Ada 52 Desa yang akan melangsungkan pesta demokrasi itu. Meski masih enam bulan lagi, dinamika pertarungan calon kepala desa mulai terasa. Inspektorat pun sudah mewanti-wanti masyarakat dan pemerintah desa, untuk tidak saling lapor ataupun tuding menuding.

Sebagaimana di Inspektorat, menjelang Pilkades serentak, intensitas aduan masyarakat yang menuding pemerintah desa (Pemdes) tidak transparan dalam mengelola anggaran, mulai ramai. “Semakin dekat Pilkades, tampaknya aduan masyarakat meningkat. Ini tidak bisa dipisahkan dengan fenomena persaingan politik yang mulai menghangat di masyarakat,” papar La Halimu, Inspektur Buton, jumat (17/11).

Ada ratusan aduan yang diterimanya, hanya saja tidak semua ditindaklanjuti. Sebab hasil amatannya, aduan kerap dilatari motif politik untuk menjatuhkan Pemdes yang akan kembali tampil dalam Pilkades nanti. “Jadi kadang oknum itu ingin menunjukkan bahwa Kades saat ini gagal. Dibuatlah isu miring dan sebagainya,” sambungnya, meski dirinya tidak menampik jika pada beberapa aduan juga didasari indikasi penyimpangan.

Hal senada juga disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Buton, Tabrani. Dirinya juga mengingatkan agar para Pemdes mengantisipasi aksi saling tuding antar masyarakat. “Caranya transparan. Ajak masyarakat berembuk dalam setiap kebijakan. Supaya menutup peluang oknum tertentu untuk bertindak provokatif,” sarannya.

Tabrani juga membenarkan tidak sedikit aduan masuk ke kejaksaan. Hanya saja, lagi-lagi pihaknya mengedepankan penanganan persuasif. Hal itu untuk mereduksi potensi konflik di desa, di samping objek aduan yang kadang dinilai mengada-ngada. “Kalau semua kami proses, kacau nanti. Pemkab juga akan dicap gagal. Makanya kami selalu bilang, kalau masih bisa dimusyawarahkan, diselesaikan saja di desa bersama tokoh masyarakat,” urainya.

Kepolisian Resor Buton tidak jauh berbeda. Aksi lapor atau mengadukan oknum Pemdes jumlahnya bisa mencapai 600 aduan. Hanya saja, setelah ditelusuri, kebanyakan memang dilatari motif politik, meski untuk beberapa aduan memang memiliki bukti dan diproses hukum lebih lanjut. “Kuncinya, transparan saja sebenarnya. Jangan sampai ketidakterbukaan pengelolan dana desa dijadikan komoditi politik oleh oknum” kata Kapolres Buton, AKBP Andi Herman. (b/m1)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top