Pemprov Sultra Sudah Terapkan Transaksi Nontunai – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

Pemprov Sultra Sudah Terapkan Transaksi Nontunai

Kepala BPKAD Pemprov Sultra Hj Isma (kanan) berbincang dengan Direktur Utama Kendari Pos Irwan Zainuddin (tengah) beserta jajaran di ruang kerjanya, kamis (16/11). Banyak hal yang didiskusikan, salah satunya tentang penerapan transaksi nontunai. Foto: Elyn Ipo/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Tersisa waktu satu bulan lagi bagi setiap pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk memantapkan kesiapannya dalam penerapan sistim transaksi nontunai. Mulai 1 Januari 2018, sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai. Pemprov Sultra mengaku sudah siap dengan kebijakan baru itu. Bahkan pemerintah kabupaten dan kota juga sudah disosialisasikan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sultra, Hj Isma membenarkan hal itu. Kata dia, sistem pembayaran nontunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. “Transaksi nontunai pencatatan transaksi secara otomatis dapat memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi daerah,” ujar Hj Isma saat berbincang dengan Rirektur Utama Kendari Pos, Irwan Zainuddin beserta jajaran di ruang kerjanya, kamis (16/11).

Transaksi nontunai juga, lanjut dia, mendukung implementasi INPRES NO. 10 TAHUN 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Termasuk peraturan Mendagri RI Nomor 11Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperda Tentang Pelaksanaan APBD. “Kita juga sudah kuatkan dengan danya instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai Dalam Surat Edaran menteri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai itu seyogyanya penerapannya dimulai per 1 Januari 2018,” jelasnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, untuk menghindari kesalahan maka daerah dianjurkan untuk menerapkannya di sektor-sektor tertentu sebelum tanggal yang dalam surat edaran dimaksud. Langkah awalnya, Pemda harus berkoordinasi dengan lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank yang menjadi mitra kerja. Masih menurut Isma, pelaksanaan transaksi nontunai akan meliputi pembayaran honor PNS/Non PNS, pembayaran honor kegiatan, pembayaran insentif, dan penerimaan pendapatan.

“Kalau Pemprov sudah melakukan ini sejak 1 November. Sekprov dan para asisten mengkoordinir dan melakukan pemantauan pelaksaan instruksi ini. Jadi, sejauh ini tidak ada masalah. Bahkan satu PNS bisa pakai dua rekening kalau mau, satu rekening gaji yang satu rekening honor-honor kegiatan,” terangnya.

Pemprov Sultra telah melakukan transaksi nontunai dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran, cek, bilyet giro secara bertahap. Malah kata dia, mekanismenya sudah ada aplikasi yang dibangun oleh Bank Sultra dengan nama aplikasi Satker. “Kita didampingi oleh tim dari Bank Sultra saat pengimputan,” ujarnya.

Sementara, di kabupaten/kota lanjut dia, masih banyak yang awam dengan transaksi nontunai ini. Bahkan gaji pegawai yang seharusnya sudah ditrasfer ke rekening malah masih ada yang manual. “Saya sudah kumpul BPKAD dari kabupaten/kota, kalau memang belum bisa honor atau insentif, coba gaji dulu. Masih ada waktu untuk dibenahi satu persatu, yang jelas 1 Januari nontunai ini sudah harus jalan dan pasti ada evaluasinya,” pungkasnya. (b/ely)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top