KKB Pakai Senjata Rampasan, Aparat Bersiap Ambil Tindakan tegas – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

KKB Pakai Senjata Rampasan, Aparat Bersiap Ambil Tindakan tegas

Gatot Nurmantyo

KENDARIPOS.CO.ID — Penyekapan warga desa Kimbely Dan Banti di Timika, Papua, semakin melampaui batas. Aparat pun bersiap mengambil tindakan represif bila negosiasi yang diupayakan mengalami kebuntuan. Apalagi, para anggota KKB menggunakan senjata api yang kualitasnya tidak bisa diremehkan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan bahwa senjata api yang digunakan oleh KKB merupakan senpi ilegal. ”Itu hasil rampasan. Saya ulang itu hasil rampasan ya. Bukan diberi, bukan membeli,” ungkap dia ketika diwawancarai usai mengisi materi dalam Rakornas Partai Nasdem di Jakarta, kamis (16/11). Keterangan tersebut sekaligus membantah kabar miring soal senjata api milik TNI AD dipakai oleh KKB.

Gatot mengungkapkan bahwa senjata api yang dipakai kelompok tersebut teridentifikasi dari foto yang beredar di media sosial. Dalam foto tersebut, tampak dua orang KBB membawa senjata api laras panjang. ”Sudah diakui bahwa yang di foto itu adalah steyr (AUG),” ucap dia. Senjata tersebut biasa digunakan oleh anggota Brimob. Sesuai keterangan Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar dalam rapat Kamis (2/11) lalu, selain mencuri KKB juga merampas senjata miliki petugas keamanan.

Sejauh ini, TNI – Polri masih berupaya bernegosiasi dengan KKB melalui pendekatan persuasif. Namun demikian, Gatot menegaskan bahwa tidak selamanya TNI – Polri bernegosiasi dengan kelompok tersebut. ”Ada batas waktunya,” tegas dia. ”Kalau negosiasi ndak mau, semuanya ndak mau, malah menantang. Itu kan lain ceritanya,” tambahnya. Namun demikian, dia tidak menjelaskan secara terperinci kapan negosiasi berakhir.

Yang pasti, TNI – Polri sudah menyiapkan berbagai skenario untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Gatot pun menekankan bahwa TNI – Polri memprioritaskan keselamatan rakyat. ”Negara harus hadir di mana pun juga dan melindungi masyarakat di mana pun juga,” terangnya. Berapapun harganya, apapun resiko dan konsekuensinya, jenderal TNI kelahiran Tegal itu memastikan instansinya siap. ”Dan itu, TNI akan hadir apapun cost-nya,” ucap dia.

Dari Istana, Menkopolhukam Wiranto memastikan bagaimanapun cara persuasif tetap diutamakan dalam menghadapi kelompok tersebut. Namun, ada saatnya negosiasi akan dihentikan dan aparat menggunakan cara yang lebih tegas. ’’Kita tidak ingin aparat keamanan kita terpancing oleh provokasi -provokasi yang memang menghendaki adanya kegaduhan,’’ terangnya di Istana Bogor, kamis (16/11).

Karena itu, dia meminta gar tidak ada tudingan-tudingan miring kepada aparat dalam emnangani persoalan penyekapan tersebut. Khususnya, bila nanti akhirnya polisi yang di-back up TNI memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Ketika ada tindakan tegas, berarti memang itulah yang harus dilakukan.

Wiranto mengingatkan, yang dihadapi oleh aparat di Papua saat ini adalah kelompok kriminal bersenjata. Maka, harus ada langkah hukum yang tegas dari kepolisian dengan dibantu prajurit TNI. Dalam hal negosiasi buntu, tentu tidak ada cara lain lagi selain tindakan represif. Tidak mungkin aparat meneruskan negisiasi tapi korban terus berjatuhan. ’’Apa kita biarkan prajurit kita mati konyol hanya karena kita terus-menerus mengajak, dan yang diajak tidak mau,’’ ucap mantan Menhankam itu.

Meskipun demikian, Wiranto memastikan aparat tidak akan bertindak gegabah. Ada batasan tertentu di mana memang diperlukan tindakan represif. Dalam hal ini, batasan tersebut teknisnya diserahkan kepada komandan di lapangan karena paling mengetahui situasi yang ada. Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, bila ada pihak yang menyebut tidak ada isolasi atau penyanderaan, namun pada kenyataannya masyarakat memang tidak diperbolehkan keluar dari kedua desa tersebut.

Memang masyarakat tidak diikat tangan dan kakinya, namun dalam bahasa hukum ini sama saja merupakan perampasan kemerdekaan. ”Tidak memperbolehkan orang bergerak sebebas-bebasnya. Kita mengetahui saat ini terjadi propaganda dan kontra propaganda, tapi kami menyampaikan fakta,” jelasnya.

Perlu dipahami oleh KKB, bahwa upaya persuasif ini ditempuh agar tidak ada korban. Baik dari masyarakat atau juga KKB. ”KKB ini juga warga negara kita. Namun, juga jangan sampai ada korban dari petugas. Semua jalur negosiasi dilakukan, melalui kepala suku, jalur gereja dan pemda. Kami all out,” tutur mantan Kapolda Papua tersebut. Namun, kalau ternyata cara-cara persuasive itu tidak membuahkan hasil alias deadlock. Maka, tidak mungkin Polri diam. Negara tidak boleh kalah dari KKB. ”Kami akan melakukan tindakan yang diperlukan,” tegasnya.

Dalam operasi penegakan hukum yang realitasnya petugas bersenjata melawan orang yang bersenjata tentu rentan memakan korban. ”Kadang-kadang korban tidak bisa dihindarkan, namun harus tetap diminimalisir,” ujarnya.

Soal motif KKB, Tito menuturkan bahwa kondisinya campur aduk. Motif dari KKB ini begitu banyak, seperti motif ekonomi dari pendulangan emas, meminta saham perusahaan hingga motif separatisme. ”Bercampur semuanya,” jelasnya.

Dia juga mewajibkan untuk petugas di Papua menggunakan rompi anti peluru. Nanti, akan dicek apakah rompi anti pelurunya mencukupi untuk semua petugas. ”kalau cukup semua pakai, ini wajib. Jangan ambil risiko, saya mengetahui persis bagaimana medannya,” tuturnya. (idr/jpg)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top