Indonesia Terhubung Internet Kecepatan Tinggi 2019 – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

Indonesia Terhubung Internet Kecepatan Tinggi 2019

KENDARIPOS.CO.ID — Instansi yang belum terhubung internet ternyata masih banyak. Hal tersebut berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, saat ini ada sekitar 3.000 perguruan tinggi, 10 ribu puskesmas, 75 ribu desa, dan instansi lainnya yang harus terhubung internet agar pelayanan bisa maksimal.

”Misalkan, nanti ada rujukan pengobatan, pasien tidak perlu bawa berkas-berkas kesehatan mereka. Semua sudah ada di server dan bisa diakses oleh fasilitas kesehatan rujukan,” kata Rudiantara kamis (16/11). Di dunia pendidikan pun, internet belum menjangkau semua sekolah. Padahal, pemerintah sudah memberlakukan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Rudiantara menuturkan, dari 220 ribu sekolah (SD, SMP, dan SMA) ditambah 20 ribuan madrasah, masih cukup banyak yang belum terhubung internet. ”Ada 80 ribuan sekolah dan 9 ribuan madrasah yang belum terkoneksi internet. Dan itu tugas kami untuk menghubungkannya,” jelas dia. Karena itu, pemerintah akan meluncurkan satelit internet bekecepatan tinggi jenis high throughput satellite (HTS).

Proses pengadaan satelit tersebut akan dimulai tahun depan. ”Akhir 2018 akan kita tetapkan pengadaannya. Pada akhir 2021 atau awal 2022, satelit tersebut sudah bisa diluncurkan,” kata dia. Namun, Rudiantara memastikan bahwa masyarakat sudah bisa menikmati internet berkecepatan tinggi pada 2019. Menurut dia, sambil menunggu satelit tersebut dibangun, pemerintah akan menyewa satelit internet bekecepatan tinggi yang mengorbit di atas wilayah Indonesia.

”Lumayan ada waktu tiga tahun. Nanti kita cari satelit yang bisa kita sewa. Setelah satelit kita jadi, tinggal memindahkan dari satelit sewaan. Layanan ini harus secepat-cepatnya. Infrastruktur harus dibangun secepat-cepatnya agar kita bisa kompetisi,” katanya.

Menurut dia, satelit tersebut akan dibangun dan dioperasikan dengan skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Hal tersebut dilakukan karena selama ini pemerintah belum mampu memberikan pelayanan di servis level tertentu. ”Kita butuh kemampuan swasta untuk operasikan standar layanan,” kata dia.

Mengenai anggaran untuk membangun satelit tersebut, Rudiantara mengaku masih belum tahu pasti. Namun yang jelas, harga satelit jenis itu lebih mahal ketimbang satelit komunikasi biasa. Jika satelit komunikasi harganya di kisaran USD 300 juta, satelit jenis HTS harganya kurang lebih USD 400 juta-USD 500 juta. (and/oki/jpg)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top