Plt. Gubernur Sultra Minta Pemda Segera Realisasikan Anggaran – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Plt. Gubernur Sultra Minta Pemda Segera Realisasikan Anggaran

Progres Pelaporan Realisasi Keuangan Pemda

KENDARIPOS.CO.ID — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sultra, Saleh Lasata meminta kepada seluruh kepala daerah di 17 kabupaten dan kota di Sultra untuk segera realisasi keuangan dan realisasi fisiknya tahun 2017 ini. Mengingat masa kerja untuk implementasi program kegiatan 2017 tersisa satu bulan lebih. Sementara, hasil pendataan tim evaluasi dan pengawasan realiasi anggaran masih menunjukan angka yang belum maksimal. “Kita tinggal satu bulan lebih lagi bekerja untuk kegiatan tahun ini. Saya baca hasil tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (Tepra) itu masih ada yang di bawah angka 50 persen. Lainnya rata-rata 60 sampai 70 persen, kita harus cepat. Bupati dan wali kota harus mengontrol sejauh mana pengguna anggaran melaksanakan kegiatannya,” pinta pasangan Gubernur Sultra nonaktif, Nur Alam itu, Selasa (14/11).

Hal itu diungkapkan Saleh saat memimpin rapat koordinasi evaluasi dan pengendalian pembangunan antara pemeriksa keuangan dan pemerintah kabupaten dan kota se-Sultra triwulan III. Disampaikannya, belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung daerah-daerah yang gemar menyimpan dana di bank daerah. Dana tersebut baru dibelanjakan jelang akhir tahun sehingga dinilai kurang efektif bagi pembangunan daerah.

“November atau Desember, bayar ini, bayar itu. Harusnya kan itu dimulai pengaturannya pada bulan-bulan awal, misalnya uang muka di bulan Januari harus sudah mulai keluar,” kata Saleh Lasata mengutip pernyataan Presiden Jokowi. Olehnya itu, Saleh Lasata berharap keterlambatan realisasi anggaran bisa digenjot November ini agar Desember bisa fokus pada laporan dan penuntasan kegiatan fisik. “Kalau ndak salah itu pencairan hanya sampai 15 Desember. Tolong diperhatikan itu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Saleh Lasata juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi soal pengelolaan anggaran tahun 2017 ini. Beberapa poin penting kata Saleh bahwa tahun 2017 tidak boleh ada lagi laporan bertumpuk-tumpuk. Masih banyak pegawai yang tidak fokus kepada tugas pokoknya hanya karena mengurus SPJ. Kemudian rumitnya proses pengurusan SPJ tersebut salah satunya ialah karena banyaknya permintaan pertanggungjawaban yang harus dibuatkan laporannya. “Menurut presiden, banyaknya laporan pertanggungjawaban tidak menjamin penyelewengan dana pemerintah menjadi berkurang. Jadi tidak boleh lagi ada laporan sampai 20 rangkap katanya,” lanjut mantan Bupati Muna ini. (ely/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top