Pemprov Sultra Kaji Kebutuhan CPNS 2018 – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Pemprov Sultra Kaji Kebutuhan CPNS 2018

Ilustrasi PNS

KENDARIPOS.CO.ID — Penyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur baru-baru ini menjadi angin segar bagi pemilik ijazah di berbagai pelosok negeri. Asman berjanji akan mengakhiri moratorium calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diberlakukan sejak tahun 2014. Itu artinya 2018 mendatang, rekrutmen CPNS akan kembali dibuka.

Menanggapi hal itu, Plt. Gubernur Sultra Saleh Lasata mengaku belum lega jika itu baru berupa wacana yang dihembuskan oleh pemerintah pusat. Jika benar adanya, pemerintah daerah harusnya mendapat surat permintaan usulan CPNS. Sebab biasanya kuota yang diberikan pusat sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai di setiap daerah.

Sejauh ini kata Saleh Lasata, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sultra terbilang cukup banyak. Apalagi untuk jajaran eselon III dan IV, jumlahnya sudah “membuncit”. “Yang bagus itu yang bentuk piramida, tapi ini kita buncit di tengah. Artinya kita kelebihan (pegawai),” ujar mantan Bupati Muna, Selasa (14/11).

Purnawirawan jenderal bintang satu TNI Angkatan Darat itu mengungkapkan, Pemprov pernah melakukan pendataan kebutuhan pegawai beberapa tahun lalu. Hanya saja, dalam dua tahun terkahir Pemprov banyak menerima pegawai pindahan dari Pemkab dan Pemkot. Atas perintah Gubernur Sultra nonaktif, Nur Alam, Pemprov tidak bisa menerima pegawai lagi, meski statusnya pindahan. “Satu hari kadang 10 orang yang minta pindah. Makanya sekarang kita stop dulu, sudah berlebihan,” ungkap Saleh Lasata.

Jika mengacu pada syarat Kemenpan RB yang memberikan peluang penerimaan CPNS bagi daerah yang belanja pegawainya minimal 50 persen, menurut Saleh Lasata, Pemprov Sultra memenuhi syarat itu. Namun tetap akan mengkaji kembali. “Kita tetap berharap ada penerimaan, bisa juga di tingkat kabupaten kota. Banyak kebutuhan pasti di daerah. Apalagi daerah pemekaran. Kita di Pemprov akan melihat dulu, dan mengkaji ulang,” tutupnya.

Di sebuah portal berita daring, Menpan-RB Asman Abnur menegaskan pemerintah akan membuka lowongan CPNS daerah secara nasional tahun 2018. Formasi CPNS itu khusus kabupaten/kota. “Tahun depan kita buka, tahun 2018, untuk daerah per kabupaten dan provinsi,” ujarnya, Senin (13/11.

Asman berharap Pemda dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) benar mengkaji kebutuhan pegawai. Jumlah CPNS yang akan diterima, Asman mengatakan sedang memperhitungkan dan disesuaikan kemampuan keuangan negara. “Termasuk salah satu syarat, pemerintah daerah belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen,” tegasnya.

Akhir Oktober lalu, Sekretaris Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji mengatakan terkait rencana itu, Kemenpan RB telah menugaskan BKN untuk mengaudit kepegawaian di daerah. Audit ini diperlukan agar Kemenpan RB memiliki data konkret dan rill soal tambahan kebutuhan pegawai di masing-masing daerah. “Kurangnya dimana ? Kalau memang kurang guru, guru mata pelajaran apa?,” jelas Dwi Wahyu Atmaji kepada JPNN.Com.

Dwi Wahyu Atmaji mengatakan audit kepegawaian diperlukan karena ada keluhan soal kurangnya CPNS di satu daerah bukan karena tak ada PNS. Tapi PNS tidak mau bertugas dan hanya memerintahkan tenaga honor untuk menggantikan tugas PNS yang bersangkutan. “Kita dengar ada guru PNS yang tidak ngajar. Tapi yang mengajar hanya tenaga honorer,” jelasnya. (ely/rmb/jpnn)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top