Hutan Lindung Totallang di Kolut Terus Dirambah – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Kolaka Utara

Hutan Lindung Totallang di Kolut Terus Dirambah

Kawasan hutan lindung Totallang yang dirambah oleh oknum tertentu dan diperjualbelikan pada pihak lain. Pihak BPN sudah menegaskan, tak akan memproses sertifikat kepemilikan tanah di zona tersebut. Foto: Muhammad Rusli/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Pada tahun 2013 lalu, bagi pelintas yang masuk wilayah Desa Totallang, suasananya masih begitu sejuk dan berkabut. Banyak pepohonan yang menjulang tinggi di sepanjang rute Trans Sulawesi itu. Namun sekarang, kondisinya memprihatinkan. Pepohonan habis ditumbangkan dan area hutan lindung (HL) dirambah untuk menjadi perkebunan lada dan cengkih.

Pos Penjaga Dinas Kehutanan yang sebelumnya dibangun tidak jauh dari markas Brimob Totallang juga sudah berganti menjadi rumah perkebunan warga setempat. Papan imbauan larangan pembalakan, raib dicabut hingga nampak dari jauh kawasan tersebut sudah gundul. Kendari Pos juga menemukan papan imbauan serupa berjarak 200 meteran dari tempat pembuangan akhir (TPA) Totallang masih berdiri kokoh ditutupi rumput liar dan pepohonan. Namun, kurang lebih 10 meter ke dalam ternyata perkebunan cengkih sudah tumbuh besar berderet.

Tak diketahui lagi batas-batas HL karena nyaris semuanya berganti status jadi lahan perkebunan. Beralihfungsinya HL Totallang menjadi perkebunan tersebut rupanya diikuti ramainya pemilik dan warga setempat yang mengusulkan sertifikat tanah melalui program nasoinal (Prona). Kepala BPN Kolut, La Ariki yang ditemui di ruang kerjanya membenarkan hal itu.

“Banyak yang dibatalkan. Karena setelah kami melihat peta citra satelit, ternyata sebagian besar masuk kawasan HL,” bebernya, senin (13/11). Peta citra jadi panduan utama karena tidak jelas titik mana saja yang menjadi batas zona HL. Ia tidak mau mengakomodir permintaan itu karena sudah jelas berbenturan dengan persoalan hukum. “Tidak ada jalan lain kecuali penurunan status. Karena sepanjang masuk kawasan HL, tidak akan pernah dapat disertifikatkan,” tegasnya. Meskipun dipandang sudah bertahun-tahun mengelola lahan HL tersebut, warga tak akan mendapat kebijakan untuk dipermudah. Karena secara aturan, undang-undang agraria menjadi pedoman. Demikian juga dengan peraturan di Kementerian Kehutanan.

“Bukan hanya satu orang kepala BPN yang masuk penjara hanya karena persoalan terbitkan sertifikat tanah. Ini yang kami waspadai,” ujarnya. Dari informasi yang diperoleh, warga dengan mudah menguasai tanah di HL tersebut karena dijual murah oleh oknum-oknum tertentu yang lebih dahulu melakukan pembalakan dan merintisnya. Pembeli dan penjual hanya bermodal surat perjanjian jual beli kepemilikan lahan, lalu kemudian siap diolah. (b/rus)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top