Gedung KPU Sultra Urung Dihibahkan – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Gedung KPU Sultra Urung Dihibahkan

Pemprov Sultra semula menyetujui hibah 6 aset kepada lembaga vertikal. Setelah diverifikasi pansus DPRD Sultra, rupanya gedung KPUD Sultra urung dihibahkan karena dianggap belum memenuhi syarat. Lahan gedung masih diklaim masyarakat sebagai pemilik. Foto: Dok. Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Sebanyak 6 aset daerah milik Pemprov Sultra yang bakal dihibahkan ke lembaga vertikal sudah tuntas diverifikasi oleh Panitia Khusus (Pansus) bentukan DPRD Sultra. Senin (13/11), keputusan sudah diumumkan oleh para wakil rakyat di depan pemerintah daerah dan instansi vertikal. Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh itu terungkap hanya 5 aset yang disetujui dihibahkan. Sedangkan gedung KPU Sultra urung dihibahkan.

Ketua pansus verifikasi aset, Rasyid mengatakan 5 aset Pemprov Sultra dinilai layak dan lengkap administrasi untuk dihibahkan yakni Kantor Wilyah Kementerian Agama Sultra, Asrama Haji Lepolepo, Madrasah Aliyah Negeri, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), dan bekas Kantor Dinas Perhubungan Sultra . Sementara kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sultra ditemukan masih bermasalah dalam hal kepemilikan lahan. Artinya masih ada kelompok masyarakat yang mengklaim lahan itu sebagai pemilik. “Yang lain kami anggap aman. Sedangkan KPUD kami masih pending dulu karena ada dari masyarakat yang menyebut lahan itu milik mereka. Sehingga kami harus clearkan dulu sebelum diserahkan,” ujar Rasyid, Senin (13/11).

Diakuinya, klaim tanah tersebut memang belum menyentuh ranah hukum. Sehingga masih berpotensi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun begitu, aspek politis juga menjadi bahan pertimbangan. Sebab, dalam beberapa bulan ke depan Sultra akan menghadapi pesta demokrasi yakni pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. “Jangan sampai KPU tersandera. Ada pihak yang menekan mereka itu bahaya juga. Tanah bisa saja dijadikan sesuatu alasan yang mengarah ke pihak tertentu. Semoga jangan begitu,” ungkapnya.

Olehnya itu, Pansus menyerahkan polemik itu ke Komisi I untuk segera memanggil warga yang mengklaim lahan itu. Apalagi luasan yang disebut milik warga itu mencapai 50 hektare. Itu artinya gedung Badan Diklat Sultra, tak jauh dari gedung KPU, termasuk dalam lahan dimaksud. “Menurut informasi itu sudah diganti rugi. Tapi nantilah didudukan bersama dengan Komisi I,” tambah Rasyid.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulta, Abdul Kadir mengaku berterima kasih kepada pihak provinsi dan DPRD yang telah mempercayakan aset itu dalam pengelolaan Kemenag. Setelah palu paripurna itu diketuk, maka pihak Kemenag akan mengurus administrasi pengalihan aset itu. “Setelah itu baru kita akan sama-sama menghadap kepada Dirjen Kemenag RI untuk mengajak melihat langsung lokasi pembangunan tower haji. Apakah itu di Baruga atau di Asrama Haji Lepolepo nanti kita pertimbangkan bersama. Karena kan ada juga lahan yang diberikan Pemkot Kendari 5 hektare itu,” tuturnya. (ely/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top