Kades di Kolut Harus Waspada OTT – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Kolaka Utara

Kades di Kolut Harus Waspada OTT

Bupati Kolut, H. Nur Rahman Umar (kanan) bersama Wakilnya, H. Abbas dalam sebuah acara, akhir pekan lalu. Foto: Muhammad Rusli/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara (Kolut) H. Nur Rahman Umar dan Wakilnya, H. Abbas terus berkeliling pada wilayah kecamatan melakukan sosialisasi program revitalisasi tanaman kakao. Di hadapan 126 kepala desa (Kades), di luar seorang aparat yang telah diciduk penegak hukum atas dugaan pungutan liar, Nur Rahman secara langsung telah mengingatkan agar mewaspadai operasi tangkap tangan (OTT).

Nur Rahman menegaskan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pada para kepada daerah termasuk dirinya secara langsung, Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara memang akan menimbulkan kekakuan dalam perjalanan roda pemerintahan karena maraknya OTT oleh penegak hukum. Namun kondisi tersebut tidak harus menjadi alasan untuk mempersalahkan satu sama lain. “Kita cukup berhati-hati. Utamanya pelaksana pembangunan di tingkat bawah dalam hal ini Kades, baik menyangkut penggunaan DD maupun ADD. Tetapi jangan turun semangat karena banyak yang tertangkap tangan,” pesannya, akhir pekan lalu.

Setidaknya kurang lebih 900 Kades termasuk di Kolut yang sudah terjerat hukum. Pemkab dan Polres Kolut pun dalam waktu dekat ini akan meneken Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengawal pelaksanaan anggaran baik di jajaran instansi maupun anggaran yang dikelola Kades.

“Tidak usah merasa ketakutan. Kecuali memang ada niat negatif maka perlu diluruskan agar tidak terjerat hukum,” nasehatnya. 127 Kades se-Kolut kata Nur Rahman jangan ada lagi yang menggunakan cara-cara atau metode lama. Pasalnya pengalaman yang lalu-lalu jika anggaran dana cair, pihak bersangkutan sudah main bagi-bagi porsi anggaran.

Kali ini ia menegaskan harus fokus ke satu program yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan taraf ekonomi masyarakat agar ada hasil maksimal. APBD kabupaten harus diperbanyak dan dikerjakan secara swakelola. Hal itu dilakukan agar perputaran keuangan yang bersumber dari anggaran itu secara langsung masuk sebagai pendapatan harian masyarakat. “Kalau bisa dominan dikerjakan masyarakat, maka itu yang harus kita prioritaskan,” pungkasnya. (c/rus)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top