Komisioner KPU Harus Mundur dari Ormas – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

Komisioner KPU Harus Mundur dari Ormas

Hidayatullah

KENDARIPOS.CO.ID — Menjaga tidak terlibat konflik kepentingan jelang Pilkada, KPU RI minta anggotanya keluar dari kepengurusan organisasi masyarakat (ormas). Semua komisioner di daerah, diberi waktu hingga akhir Januari untuk menanggalkan posisinya di ormans manapun juga. Perintah itu ditegaskan KPU RI melalui surat edaran Nomor 666/SDM.12.-SD/05/KPU/XI/2017 tanggal 7 November 2017 .

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, menjadi komisioner KPU penting untuk menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugasnya. “Penting bagi komisioner untuk tidak terlibat dalam pusaran konflik kepentingan. Terlebih yang berkaitan langsung,” katanya saat di jumpai di kantornya, KPU RI, Jakarta, kamis (9/11).

Menjadi komisioner KPU, menurutnya bukan pekerjaan sambilan. Sehingga perlu dedikasi dan bekerja paruh waktu untuk menjalankan tugasnya. “Artinya, komisioner tidak boleh ada kesibukan lain diluar pekerjaannya. harus fokus dan maksimal,” tuturnya. Untuk itu, ia menganggap penting untuk komisioner tidak terlibat dalam ormas, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. “Ini berlaku buat semua daerah. Untuk itu, kami minta mereka membuat surat pernyataan pengunduran diri yang mulai berlaku pada 30 hari kedepan atau sejak 29 Desember,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengaku akan menjalankan arahan tersebut. Dirinya akan segera mengundurkan diri dari kepengurusan ormas. Sebab, saat ini dia masih berkecimpung dibeberapa ormas. “Ya kita ikuti. Saya kan masih menjadi majelis pertimbangan KNPI dan menempati posisi di Ansor. Dengan adanya surat edaran tersebut, maka saya harus mengundurkan diri,” katanya, kemarin.

Meski demikian, pria yang karib disapa Dayat mengaku bingung dengan aturan tersebut. Menurutnya, jika yang dilarang ormas berkaitan langsung dengan partai politik wajar untuk diperintahkan mundur. Namun untuk ormas yang tidak berbadan hukum, dia tidak melihat substansi dan kaitannya. “Kalau ormas itu adalah underbow parpol, maka sangat masuk akal dilarang. Tapi bagaimana ormas seperti FKPPI dan KNPI. Itukan berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya,” jelasnya. Menurutnya, aturan tersebut telah memangkas hak untuk bersosial. “Kita juga butuh bersosial. Saya berencana untuk menggugat aturan tersebut, kita akan kaji terlebih dahulu,” imbuhnya. (b/yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top