Pengadaan Randis tak Sesuai Juknis Jampersal, Dinkes Muna Lempar Tanggung Jawab – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Muna

Pengadaan Randis tak Sesuai Juknis Jampersal, Dinkes Muna Lempar Tanggung Jawab

KENDARIPOS.CO.ID — Pengadaan 30 unit kendaraan dinas (Randis) di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Muna dan dinikmati oknum internal instansi pimpinan La Ode Rimba Sua, terus menuai sorotan. Pihak Dinkes diduga telah menyalahgunakan kewenangan serta keluar dari aturan main dalam merealisasikan anggaran jaminan persalinan (Jampersal) melalui dana alokasi khusus (DAK) tersebut. Sebab semestinya, anggaran itu tak boleh dibelanjakan dalam bentuk fisik. Hal itu, dipertegas dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2016 tentang DAK nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017.

Sesuai petunjuk teknis (Juknis), telah dijelaskan penggunaan DAK nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017. Selain bantuan operasional kesehatan (BOK), juga mencakup Jampersal. Sementara ruang lingkup penggunaan anggaran Jampersal terdapat pada kebijakan umum poin H. Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan diantara DAK nonfisik. Dalam kebijakan khusus pula, dana Jampersal digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terhadap fasilitas kesehatan.

Ironisnya, pihak Dinkes justru mengadakan 30 unit motor dan dibagi-bagikan pada staf dinas itu sendiri. Anehnya lagi, Sekretaris Dinkes, Hasdiman Maani justru mengalihkan tanggung jawab tersebut pada pelaksana pengadaan kegiatan. Ia malah mengaku tak mengerti, apa yang dimaksud Jampersal itu. “Saya tidak mengerti apa itu Jampersal. Nanti tanya Pimpronya (PPTK),” alasan Hasdiman saat dikonfirmasi, Kamis (9/11).

Sementara itu, Sukarna selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan itu, enggan berbicara apapun tanpa seizin pimpinan. “Pokoknya saya tidak tahu. Kalau soal pengadaan motor, saya tidak mau bicara. Saya tidak tahu. Kecuali bicara yang lain. Kalau bermasalah, kita sepakat, nanti sama pak Kadis yang bicara,” argumentasinya,Kamis (9/11). Terungkap, dari informasi yang dihimpun, setiap staf diwajibkan menyetor sejumlah duit untuk memuluskan pengambilan Randis tersebut. Tentunya dengan mencatut nama Bupati Muna, LM Rusman Emba. Kabar itu mengundang reaksi keras dari bupati.

Melalui Kabaghumas, Amiruddin Ako, tudingan tersebut dibantah. Ia menegaskan, bupati tak pernah memerintahkan pada siapapun baik itu Dinkes, untuk memberikan kendaraan pada staf di instansi tersebut. “Itu tidak benar kalau ada yang mencatut nama bupati. Jika, memang motor itu untuk bidan, maka berikan pada yang berhak. Jangan dialihkan. Yang melakukan itu adalah oknum individu dengan modus mencatut nama bupati,” jelasnya. Amiruddin Ako juga mengimbau seluruh masyarakat, jika ada oknum baik pejabat yang mengatasnamakan bupati, maka lebih baik mengklarifikasi langsung pada Humas atau pada bupati langsung.

Untuk diketahui, terkuaknya pengadaan 30 unit Randis dengan menggunakan anggaran Jampersal, diungkapkan langsung anggota Komisi III DPRD Muna, La Irwan. Dalam nomenklaturnya penganggaran DAK ditujukan untuk Jampersal. Namun dalam praktiknya, lain. (b/ery)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top