Proyek PIP Hambat Anggaran Poros Busel – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Buton Selatan

Proyek PIP Hambat Anggaran Poros Busel

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Masyarakat Buton Selatan baru-baru ini geram dengan kondisi jalan provinsi di wilayah mereka. Mereka terpaksa memblokade jalan sebagai bentuk protes terhadap proyek pemerintah yang tak kunjung tuntas. Bahkan kondisi jalan rusak parah dan menggangu aktivitas warga setempat. Mereka mengadukan di kantor Bappeda Sultra. Kepala Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana (Fispra) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, Harmin Ramba menjelaskan jalan yang diblokade warga memang jalan provinsi. Jalan itu beralih status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi tahun 2016. Hanya saja, Pemprov belum melakukan penanganan karena masih ada masalah yang belum tuntas di sana.

“Dulu itu jalan kabupaten Buton, setelah pemekaran beralih status jadi jalan provinsi. Tapi masih ada proyek Pinjaman Investasi Pemerintah (PIP) di sana. Jadi tidak bisa tumpang tindih kita lakukan penanganan,” ujar Harmin Ramba, Selasa (7/11). Mantan Kabid Fispra Bappeda Konawe ini menambahkan Bappeda Sultra msudah melakukan pertemuan dengan Pemda Buton, Buton Selatan, serta Dinas SDA dan Bina Marga. Namun ia membantah jika upaya koordinasi dilakukan sebagai reaksi dari demi warga Senin lalu itu. Melainkan karena ada surat Bupati Buton Selatan soal kondisi jalan dimaksud. “Kita sudah punya niat besar untuk menangani jalan itu. Tapi sekali lagi ada prosesnya,” tambah Harmin Ramba.

Mantan Kepala Bagian Umum dan Protokoler Setda Konawe itu melanjutkan Pemda harus menuntaskan dua hal sebelum anggaran provinsi menyentuh jalan itu. Pertama, data pembangunan PIP yang katanya sudah putus kontrak sejak 2014 lalu itu harus diback up dulu. Kedua, inspektorat Busel harus melakukan audit terhadap jalan itu. “Setelah dua hal itu tuntas baru kita akomodir menyiapkan biaya penanganannya. Karena jangan sampai kita sudah turun ke depan ada klaim dari pihak PIP,” lanjutnya.

Mantan Camat Abuki, Konawe itu mengaku sudah menempatkan penanganan jalan Busel khususnya di ruas 76,77 dan 78 sepanjang 14 kilometer itu sebagai proyek prioritas 2018. “Desainnya kita sudah kita anggaran di APBD Perubahan 2017 di tiga spot itu. Pekerjaan fisiknya bisa 2018 asal syaratnya itu dipenuhi dulu,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo mengaku sudah berulang kali melihat dari dekat kondisi jalan dimaksud. Poros Busel yang meliputi Kecamatah Sampolawa hingga Batauga memang memprihatinkan. Bahkan kerap menjadi pemicu kecelakaan maut dan sumber penyakit ispa bagi masyarakat. Olehnya itu, selaku wakil rakyat dari Dapil Kepulauan Buton, Yaudu Salam Ajo berjanji akan mengawal usulan Pemprov agar masuk dalam pembiayaan 2018.

“Pada APBD Perubahan sempat kita bahas bersama Pemprov itu panjangnya 62 kilometer. Namun tidak semua rusak parah. Estimasinya butuh dana Rp 30 miliar untuk menangani itu. Insya Allah 2018 kami anggap sudah waktu yang tepat untuk ditangani provinsi. Soal PIP itu urusan internal Pemda Buton,” jelasnya.

Politisi PKS ini meminta masyarakat untuk menahan diri untuk melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat lainnya sebagai pengguna jalan. Sebab poros itu merupakan jalan penghubung antar kabupaten. Memblokadenya berarti menghambat mobilisasi barang dan jasa setempat. “Insya Allah ditangani, kami juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov. Begitu dialihkan statusnya langsung diprioritaskan seperti itu,” tambahnya. (ely/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top