Pakar Hukum Sultra: KPK Lemah Hadapi Novanto – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Pakar Hukum Sultra: KPK Lemah Hadapi Novanto

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Itu artinya, Setnov sudah pasti tersangka dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Kendati begitu, banyak pihak meragukan kemampuan lembaga yang dinakhodai Agus Rahardjo, bisa menjebloskan Ketua Umum DPP Golkar sampai ke balik jeruji besi. Hal itu bisa dilihat dari pengalaman sebelumnya, saat berstatus tersangka, Setnov mengajukan praperadilan dan akhirnya menang. Potensi kejadian serupa terulang lagi masih terbuka lebar. Pendapat itu diungkapkan Pakar Hukum Sultra, Dr Kamaruddin, MH. Menurut dia, dalam kasus e-KTP ini, KPK lemah hadapi Setya Novanto. “Setnov itu orang kuat. Banyak “orang-orang besar” di belakangnya. KPK seperti kehilangan taring saat menghadapinya,” ungkap Dr Kamaruddin saat dihubungi, selasa (7/11).

Terbitnya sprindik baru, kata dia, harus menjadi tantangan buat KPK untuk menunjukkan “kegarangannya” kembali, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik. Sebab, selama ini masyarakat menilai, lembaga antirasuah lemah alias tak bisa berbuat apa-apa saat menghadapi Setnov dan kawan-kawan. Caranya tentu dengan menyiapkan bukti-bukti yang kuat, supaya kalau ajukan lagi praperadilan, tidak kalah. “Kelemahan KPK kan tidak bisa menunjukkan bukti saat sidang praperadilan, sehingga bersangkutan bebas. Hal ini harus menjadi pelajaran penting. Jangan sampai publik menganggap, lembaga ini hanya main-main urus kasus Setnov,” jelasnya.

Lalu apa yang harus dilakukan KPK? Menurutnya, mesti memperkuat dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan Setnov jadi tersangka. Internal KPK, utamanya penyidik juga mesti memiliki komitmen sama, menuntaskan kasus e-KTP tersebut. Sebab kalau tidak, maka akan sia-sia saja. “Kuncinya juga di penyidik. Jangan sampai, dua alat buktinya sudah kuat, tapi dalam perjalanannya ada yang coba “main-main” dengan mengaburkannya. Kalau masih ada praktek seperti itu, jangan berharap Setnov bisa dijerat,” kata dosen IAIN Kendari ini.

Namun sebaliknya, kalau penyidik KPK komitmen, dua alat bukti yang dibutuhkan kuat, serta tidak ada intervensi dari pemerintah, maka Setnov bisa dijerat. Dia menegaskan, KPK harusnya melakukan hal itu jika ingin mengembalikan kepercayaan publik. “Saya yakin KPK akan menyeriusi kasus Setnov ini. Terlepas dari ada atau tidaknya “orang besar” yang ikut mendorong penuntasan kasus tersebut,” terangnya. Sebelumnya, KPK pernah menetapkan Setnov sebagai tersangka pada 17 Juli. Hanya, dia berhasil lolos setelah menang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 29 September lalu. Penyidikan atas penetapan tersangka di KPK memang tidak sama seperti di kepolisian. Sebab, KPK bukan hanya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saja. Tapi juga UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Di UU itu mengatur bahwa prosedur khusus pemeriksaan tersangka yang diatur dalam UU lain tidak berlaku terhitung sejak penetapan tersangka oleh KPK.

Di KPK juga tidak berlaku surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Seperti di kepolisian atau kejaksaan. Artinya, setiap kasus di komisi antirasuah yang naik ke penyidikan harus diselesaikan hingga berkekuatan hukum tetap. ”Penetapan tersangka itu ketika dua alat bukti sudah ditemukan,” kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Sampai saat ini, KPK belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka Setnov. Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga belum mau membenarkan atau membantah SPDP itu. Dia hanya menyatakan bahwa pihaknya masih fokus pada penanganan perkara e-KTP dengan terdakwa Andi Narogong dan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. ”Belum tahu (ada SPDP, Red),” kata Febri, selasa (7/11).

Penetapan tersangka di awal penyidikan memang dihindari KPK. Sebab, berkaca pada sebelumnya, KPK kalah oleh Setnov dalam praperadilan di PN Jakarta Selatan. Kala itu, hakim Cepi Iskandar menganggap penetapan orang nomor satu di parlemen itu sebagai tersangka di awal penyidikan tidak sah. Nah, pertimbangan hakim itu mungkin menjadi pertimbangan KPK agar tidak mengumumkan Setnov sebagai tersangka di awal penyidikan. Hal itu sebelumnya disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Danil Anzar Simanjuntak. Dahnil menyarankan KPK langsung menahan Setnov agar tidak beralasan sakit ketika diperiksa sebagai tersangka. ”Saran saya, Pak Setya Novanto harus terus rutin makan obatnya dan jangan terlalu letih bekerja memikirkan rakyat agar bisa tetap sehat dan bugar,” sindir pria yang akrab disapa Anin tersebut.

Untuk diketahui, KPK kemarin sejatinya mengagendakan pemeriksaan Setnov. Hanya, dia tidak hadir. Setnov meminta KPK untuk izin ke Presiden Joko Widodo sebelum melakukan pemeriksaan. Tidak hadirnya Setnov dari pemeriksaan KPK merupakan yang ketiga kalinya. Di pemanggilan sebelumnya, Setnov beralasan menghadiri kegiatan kenegaraan. Yakni, mengunjungi konstituennya di beberapa daerah pemilihan (dapil). Tidak hadirnya Setnov itu menghambat penyidik KPK dalam melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan e-KTP. Terpisah, kuasa hukum Setnov Fredrich Yunadi mengaku tidak tahu menahu perihal SPDP yang menyebut nama kliennya. Fredrich mengaku aneh mengapa surat yang memiliki format mirip sprindik itu justru beredar luas. Padahal sifatnya seharusnya rahasia. ”Saya baru baca dari Anda, belum tahu tuh. Aneh kok beredar di media dan saya maupun klien saya tidak tahu,” kata Yunadi saat dihubungi.

Yunadi belum meyakini bahwa Setnov saat ini sudah berstatus tersangka. Biasanya, KPK melalui pimpinan sendiri sudah mengumumkan. Yunadi menilai bahwa surat itu hanya bentuk tekanan dari KPK terhadap kliennya. ”Berarti ada oknum KPK yang membocorkan dong. Itu biasa cara teror yang dilakukan oknum KPK,” ujarnya. Terkait dengan ketidakhadiran Setnov di pemanggilan ketiga KPK, Yunadi menyatakan bahwa pihaknya mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XII/2014. Dalam putusan itu, MK telahmembatalkan ketentuan pasal 245 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terkait pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dalam putusan itu, MK membatalkan ketentuan kewajiban penegak hukum meminta ijin pada MKD untuk memeriksa anggota DPR. Namun, MK dalam putusannya menambahkan keterangan pasal 245 ayat 1. Dimana pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. ”Sangat jelas ayat adalah tentang landasan pada ayat (1) sehingga  penafsiran 245 tetap wajib izin tertulis dari Presiden,” tandasnya. Alasan Setnov yang meminta KPK izin presiden itu sejatinya masih menjadi perdebatan. Sebab, di pasal 245 ayat 3 UU MD3 masih tetap berlaku menjadi satu kesatuan makna dengan Pasal 245 ayat (1).

Isi pasal 245 ayat 3 itu mengatur bahwa persetujuan tertulis atau izin presiden untuk memeriksa anggota DPR tidak berlaku bila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, serta disangka dengan pidana khusus.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan bahwa dirinya mengetahui perihal pemanggilan Setnov oleh KPK. Namun, Idrus mengaku tidak tahu menahu perihal surat yang dilayangkan kuasa hukum Setnov kepada KPK. ”Saya tidak tahu. Saya enggak bisa menafsirkan karena surat itu terkait dengan posisi Pak Novanto sebagai Ketua DPR,” ujarnya.

Idrus hanya menyebut bahwa pada hari Sabtu (4/11) dirinya sempat berkomunikasi dengan Setnov yang tengah berada di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam komunikasi via telepon itu, Idrus menyatakan bahwa Setnov memang belum bisa memenuhi panggilan dari KPK. ”Pak Setya Novanto menyatakan bahwa dirinya ingin melanjutkan dulu bertemu rakyat selama reses, pada saatnya nanti akan memenuhi panggilan KPK. Tapi untuk selebihnya, silahnya tanya lawyernya,” tandasnya. (agm/ing)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top