Pemkab Buton Kaji DD untuk Iuran BPJS – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Buton Tengah

Pemkab Buton Kaji DD untuk Iuran BPJS

ILUSTRASI

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah kabupaten (Pemkab) Buton tengah menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Salah satu upaya itu, dengan melirik dana desa (DD) sebagai sumber pembiayaan subsidi BPJS tersebut. Saat ini, Pemkab tengah menggodok payung hukum kebijakan itu.

Regulasi dimaksud untuk melegitimasi apakah membolehkan alokasi dana desa (ADD) ataupun DD digunakan untuk memberi subsidi iuran pada masyarakat tidak mampu. Skema ini disiapkan dapat terealisasi pada tahun 2018 mendatang. Gagasan tersebut diungkapkan Sumardin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton. “Kami sedang kaji apakah dana desa itu bisa mengakomodir asuransi kesehatan atau tidak. Kami menilai, itu memungkinkan. Karena dana desa itu boleh untuk infrastruktur ataupun kesehatan,” jelasnya, Senin (6/11).

Regulasi itu, lanjutnya, akan dibahas bersama dinas terkait diantaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda, Biro Hukum dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. “Kalau memungkinkan, nanti Biro Hukum yang akan buat aturannya,” sambung Sumardin. Ia menyebutkan, tingkat partisipasi masyarakat sebagai peserta BPJS di Buton sudah cukup baik.

Dari total penduduk kurang lebih 114.000 jiwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buton, 85.575 jiwa diantaranya sudah terdaftar sebagai anggota asuransi kesehatan. Jumlah itu masih akan ditingkatkan hingga mencapai 90 persen jumlah kepesertaan. Ia melanjutkan, jumlah peserta BPJS terbagi dalam klasifikasi non penerima bantuan iuran (non PBI) seperti pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri serta peserta mandiri. Untuk penerima bantuan iuran adalah peserta yang mendapat disubsidi. Rinciannya, peserta non PBI sebanyak 24.501 jiwa dan peserta PBI jumlahnya 56.296 disubsidi dari APBN, 2.864 peserta subsidi APBD provinsi dan 2.096 jiwa ditanggung APBD kabupaten.

“Kami akan tingkatkan lagi kepesertaan sampai mencapai 90 persen dari total penduduk Buton,” ujar Sumardin. Terkait rencana penggunaan dana desa untuk subsidi asuransi kesehatan warga, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Buton, Fakhruddin menyebutkan, sesuai peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman penggunaan dana desa, tidak disebutkan secara jelas boleh tidaknya DD digunakan untuk keperluan asuransi kesehatan. “Di situ hanya disebutkan tentang pemberdayaan. Tidak secara jelas menyebutkan boleh, dan tidak juga ada larangan. Terkait ini, memang sedang disiapkan regulasi yang lebih mengikat,” urainya.

Dikonfirmasi terpisah, Alam, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyampaikan hal senada. Dirinya mengaku memang sudah pernah berkoordinasi dengan Dinkes untuk menggodok aturan tersebut. “Kami akan merujuk pada aturan lebih tinggi. Sejauh ini memang dalam Perda belum disebutkan secara tegas. Ini memang sedang dikaji lebih jauh,” imbuhnya. Sementara itu, pihak BPJS Kabupaten Buton sendiri mengaku masih harus menunggu izin Kantor Cabang Baubau untuk memberi tanggapan. (b/m1)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top