Pemerintah Daerah Siap Transaksi Nontunai – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Ekonomi & Bisnis

Pemerintah Daerah Siap Transaksi Nontunai

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Mulai tanggal 1 Januari 2018, seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, wajib mengimplementasi transaksi nontunai. Artinya, seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran sudah tidak boleh menggunakan uang tunai. Kabar baiknya, kendatipun masih kurang beberapa bulan lagi, namun mayoritas Pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemkot) sudah mampu menerapkan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah mengatakan, implementasi transaksi nontunai sejatinya diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ. Instruksi tersebut rupanya mulai dijalankan dengan baik. “Berdasarkan informasi dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra (Hj. Isma) yang didasarkan pada hasil pengamatan, sebagian besar pemkab dan pemkot sudah siap,” ujarnya.

Dari kubu pengelola anggaran negara, ia mengapresiasi proses menuju transaksi nontunai yang sudah mulai dilakukan secara bertahap meliputi penyaluran gaji pegawai sampai belanja keperluan kantor sehari-hari yang juga mulai terapkan transaksi nontunai. Sambung Ririn, untuk tahun ini, karena sifatnya masih uji coba maka belum diberlakukan untuk seluruh kementerian lembaga. Jadi, baru beberapa lembaga termasuk sejumlah satuan kerja yang ada di daerah. Di antaranya, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, pemerintah pusat telah menginisiasi satu skema baru untuk memperluas sistem pembayaran nontunai via kartu kredit. Jadi, nantinya secara bertahap semua instansi pemerintah juga akan diarahkan untuk menggunakan kartu kredit dalam bertransaksi. Program baru akan dievaluasi akhir tahun ini.

Ia harap, pemerintah daerah bisa mendukung gerakan transaksi nontunai agar sektor pemerintahan maupun swasta dapat menerapkan transaksi nontunai sesuai arahan Bank Indonesia. Apalagi, manfaatnya cukup besar, salah satunya adalah mampu mengurangi pengeluaran negara untuk pencetakan uang. “Karena dampak positifnya sangat besar, maka gerakan nontunai wajib kita sukseskan,” tandasnya. (feb/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top