Dewan Setuju Aset Pemprov Sultra Dihibahkan – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Dewan Setuju Aset Pemprov Sultra Dihibahkan

Rasyid

KENDARIPOS.CO.ID — Setelah menerima usulan hibah lahan dan gedung dari Pemprov Sultra ke sejumlah instansi vertikal, DPRD Sultra langsung membentuk panitia khusus (Pansus). Tujuannya untuk melakukan verifikasi terkait bentuk fisik, ukuran lahan dan kelengkapan dokumen kepemilikan aset itu. Kamis (2/11), pansus langsung bekerja dan turun ke lapangan. Mereka meninjau langsung lokasi aset-aset tersebut. Ada enam aset yang diusulkan, yakni Kantor KPUD Sultra, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Madrasah Aliyah Negeri, Asrama Haji Lepolepo, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan kantor eks Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra. Usai mendengarkan paparan Kabid Aset BPKAD Pemprov Sultra, Harsid, Ketua Pansus DPRD Sultra, Rasyid mengaku tak ada masalah dengan semua aset itu. “Hasil verifikasi kami hari ini akan kami presentasekan di internal dewan. Setelah itu kita ambil keputusan dalam rapat yang sudah kita jadwalkan 13 November mendatang,” ujar politisi PKS itu di Kantor Kemenag Sultra, Kamis (2/11).

Menurutnya, hampir dipastikan dewan akan menyetujui penyerahan aset tersebut melalui proses hibah. “Bukan kami tidak menyayangi aset, tapi penyelenggaraan pemerintahan harus bagus. Maka administrasinya pun juga harus bagus. Selama ini kata dia, instansi vertikal terkendala aset saat mengajukan usulan berbagai kegiatan di daerah. Untuk itu, perlu kerja sama yang baik antara pemerintah , DPRD dan lembaga lainnya untuk menata pembangunan ke depan.

“Neraca keuangan kita selalu menjadi perhatian, karena setiap ada usulan kegiatan pasti selalu was-was menjadi temuan BPK. Karena tidak bisa dana cair dari pusat kalau kantor yang mau direhabilitasi atau sertifikat tanah gedung yang akan dibangun sertifikatnya pisah-pisah. Contoh tower haji, dananya sudah ada ternyata terkendala lahan. Ini jangan terulang lagi tahun depan,” papar Rasyid. Hal itu kata dia merujuk juga pada aturan Menteri Keuangan yang mengatur tidak boleh ada kepemilikan ganda dalam setiap aset negara. “Kalau asetnya sudah diserahkan, tidak ada yang rugi. Justru memudahkan urusan laporan, penganggaran dan pemeliharaan,” tambah Rasyid.

Satu hal yang masih mengkhawatirkan kata Rasyid, yakni soal lahan KPUD Sultra. Saat ini lahan tersebut masih diklaim oleh pihak tertentu. “Tapi selama itu belum proses hukum berarti tidak ada masalah, meskipun sebelum kita paripurnakan, kita akan pastikan juga itu,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sultra, Joko mengamini respons dewan tersebut. Dia tak menampik jika kendala dalam mendapatkan dana segar dari APBN selama ini adalah kepemilikan aset kemenag yang masih bersifat pinjam pakai dari Pemprov Sultra. (ely/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top