Bantuan Rumah Nelayan di Muna Terancam Gagal – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Muna

Bantuan Rumah Nelayan di Muna Terancam Gagal

La Mahi

KENDARIPOS.CO.ID — Impian masyarakat nelayan sepanjang pesisir Kaghuse-ghuse, Kecamatan Lohia untuk mendapatkan bantuan perumahan terancam pupus. Program perbantuan yang diproyeksi untuk 50 unit rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pemerintah provinsi (Pemprov) terancam batal dibangun.

Penyebabnya, lokasi lahan tersebut tidak memiliki sertifikat. Meski bantuan itu terealisasi pada 2018 mendatang, namun usulan dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Muna yang tertuang dalam anggaran induk nantinya harus segera diserahkan. Rumah layak huni dengan porsi anggarannya mencapai Rp 146 juta tiap unit itu, akan menjadi cikal bakal rumah nelayan. Namun, jaminan kepastian status lahannya menjadi kendala. Makanya, pemerintah setempat juga masih mencari solusi agar program tersebut bisa terwujud.

“Lokasinya sudah disepakati di pesisir Kaghuse-ghuse. Tapi Camat Lohia juga tidak bisa memberikan sertifikat. Biar surat keterangan tanah juga tidak ada. Makanya kita belum setor. Ke depan lokasi tersebut menjadi hibah kalau ada kepastian hukum. Kalau tidak, ini juga terancam batal kalau sudah dicoret,” kata Kepala Bappeda Muna, La Mahi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/11).

Terkait lokasi yang telah ditentukan, Bappeda tak punya kewenangan lagi untuk mengganti titik tersebut. Apalagi, Bupati Muna, LM Rusman Emba telah menyetujui penempatan lokasi tersebut. Alasannya, tempat strategis serta bisa terlihat dari sudut Kota Raha. “Kalau kita pindahkan ke Tanjung Meleura tidak bisa juga. Karena bupati ada desain perencanaan lain yang dibangun di sana. Sehingga, lebih setuju di pesisir ini. Karena kelihatan dari pelabuhan, ” ulas mantan Camat Maligano itu.

Padahal, lanjut La Mahi, titik koordinat pembangunannya telah dikantongi. Ditambah lagi, fasilitas yang juga dibangun seperti fasilitas air bersih serta penerangan telah dipaketkan dalam bantuan itu. Pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak, jika dasar kepastian hukum lahan tidak ada. “Tinggal di situ lahan bebas. Sayang kalau terlewatkan bantuan ini. Padahal, ini telah dilakukan lobi-lobi di pusat oleh bupati selama ini, ” pungkasnya. (c/ery)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top