Mutasi Kepala Sekolah di Bombana Bukan Hukuman ! – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Bombana

Mutasi Kepala Sekolah di Bombana Bukan Hukuman !

KENDARIPOS.CO.ID — Puluhan kepala sekolah di Kabupaten Bombana kini harus terpisah jauh dari rumah dan keluarganya. Mereka juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat tugas yang baru. Kondisi ini terpaksa dilakoni puluhan kepala sekolah di eks otorita Kabupaten Buton itu, pasca menjadi “korban” mutasi diawal-awal pemerintahan Bupati, H. Tafdil dan Wakilnya, Johan Salim.

Rutinitas baru para kepala sekolah itu dinilai menjadi salah satu sanksi, pasca Pilkada lalu di Kabupaten Bombana. “Ini menjadi hukuman bagi kami. Kepala sekolah termasuk guru yang dipindahkan harus jauh dari keluarga. Mereka yang selama ini bertugas dan punya rumah serta keluarga di Poleang harus pindah di Kabaena. Sementara yang dari Kabaena harus pindah di daratan Poleang atau Rumbia bahkan dilempar ke Kepulauan Masaloka Raya,” keluh salah seorang Kepala Sekolah mewakili rekan-rekannya, rabu (1/11).

Namun penilaian kepala sekolah jika mutasi yang mereka terima sebagai bentuk hukuman pasca Pilkada ditepis Sekretaris Kabupaten (Sekab) Bombana, Burhanuddin A HS Noy. Menurutnya, mutasi yang dilakukan pimpinan daerah bukan suatu hukuman tapi sebuah pemerataan demi menyelamatkan guru agar tetap menerima tunjangan sertifikasi.

Sekab mengaku, yang dikejar guru dan kepala sekolah adalah tunjangan sertifikasi. Sehingga jika mereka ditempatkan dalam satu sekolah yang jumlah pendidiknya banyak, maka otomatis akan berdampak pada tunjangan, karena waktu mengajar tidak mencukupi. “Untuk mendapatkan sertifikasi itu ada standar jam mengajar yang harus dipenuhi seorang guru dan kepala sekolah. Kalau mereka menumpuk dalam satu sekolah, pasti tidak cukup jam mengajarnya. Makanya dimutasi dan disebar di beberapa sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Ini juga merupakan pemerataan distribusi guru, ” tegas Sekab.

Selain itu ia juga kembali mengingatkan, seorang guru merupakan pegawai yang harus siap ditempatkan atau ditugaskan di manapun. Namun demikian, dia memaklumi jika ada sebagian pegawai yang menganggap proses perpindahannya itu sebagai hukuman. Meski begitu, Sekab kembali menegaskan, hal itu tidak benar. Karena sebagai pembina kepegawaian, tak ada pejabat mau menghukum bawahannya jika tidak melanggar. “Yang dihukum itu kalau ada yang melanggar. Kalau tidak bersalah, kenapa harus dihukum apalagi jika disangkutpautkan dengan Pilkada lalu, ” sambungnya.

Menurut Burhanuddin, sejak terpilih kembalinya Tafdil sebagai bupati Bombana, sudah sering diingatkan untuk menghilangkan pemikiran terkotak-kotak pada pilihan sebelumnya. “Sekarang sudah ada bupati Bombana, bukan bupati nomor satu. Jadi lupakan pengkotak-kotakan itu. Persoalan mutasi, merupakan hak prerogatif bupati. Yang pasti, saya sabagai pembina kepegawaian tidak pernah berpikir ini nomor satu dan dua karena sejak ada bupati definitif. Perlakuannya sama bagi semua PNS,” tandasnya. (b/nur)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top