Kinerja DPMD Konkep Disorot – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Konawe Kepulauan

Kinerja DPMD Konkep Disorot

MURSALIN/KENDARI POS
Warga Desa Tumbu-Tumbu saat mengelar unjuk rasa di kantor Bupati Konkep karena menuding pihak DPMD tak merespon aspirasi mereka.

KENDARIPOS.CO.ID — Kinerja pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menuai sorotan warga. Putusan sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dikeluarkan beberapa waktu lalu dianggap tidak obyektif. Misalnya gugatan setelah Pilkades di Tumbu-tumbu Jaya, Kecamatan Wawonii Tengah. Warga menilai banyak kecurangan terjadi saat Pilkades 10 Oktober lalu yang diselengarakan secara serentak di daerah itu.

“Kecurangan yang terjadi di Desa Tumbu-tumbu Jaya, sangat fatal. Banyak kecurangan yang terjadi saat Pilkades. Salah satunya ada pemilih siluman,” teriak Jafrin, perwakilan warga saat menggelar demostrasi di perkantoran Bupati Konkep, Rabu (1/11). Menurut massa, tak ada alasan bagi dinas terkait untuk menolak gugatan yang sudah dilayangkan. Karena terdapat dua pemilih tak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di desa itu, tetapi menyalurkan hak pilihnya.

“Kami minta Bupati Konkep, H. Amrullah menganulir keputusan sengketa Pilkades yang sudah dikeluarkan panitia. Karena pelanggarannya sangat jelas. Kami menduga dinas terkait kongkalikong terhadap sengketa yang dilayangkan,” desak Jafrin. Sementara itu Wakil Bupati Konkep, Andi Muhammad Lutfi yang menemui warga mengatakan, keputusan yang dikeluarkan panitia penyelesaian sengketa, tak akan diubah. Karena sudah ditetapkan dan dianggap sesuai aturan.

“Tidak mungkin kita batalkan, kalau memang tidak puas, saya kira ada jalur lain yang bisa ditempuh. Misalnya PTUN, silahkan tempuh jalur itu,” saran Andi Muh. Lutfi. Menurutnya, hasil informasi yang diperolehnya tak ada celah untuk membatalkan keputusan sebelumnya saat menolak gugatan sengketa Pilkades. “Rata-rata poin gugatan yang dipermasalahkan adalah tahapan, bukan proses pemilihan. Tidak bisa proses lagi oleh DPMD. Karena sudah ada dalam peraturan bupati,” katanya. (c/san)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top