Pariwara
Pariwara
Pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Pemilik Lahan Desak Pemkab Konsel “Eksekusi” PT Baula Petra Buana

Arsanul Lapae dan Yudi Lapae, pemilik lahan yang diduga diserobot PT Baula. Lokasinya berada di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Konawe Selatan. Foto: Dok. Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah harusnya tersinggung dengan sikap bandel yang ditunjukkan PT Baula Petra Buana (BPB). Sebab, meski sedang bermasalah secara hukum, mulai sengketa lahan dengan warga hingga izin analisis dampak lingkungan (amdal), namun tetap saja masih beraktivitas. Perusahaan yang beroperasi di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Konawe Selatan itu, seolah begitu diistimewakan. Situasi inilah yang sangat disayangkan pemilik lahan. Mereka menilai, pemerintah harusnya lebih bijak melihat persoalan ini. Tidak boleh ada perusahaan tambang yang diistimewakan, sementara warga diabaikan.  “Kami melihat ada ketidakadilan perlakuan pemerintah. Harusnya tuntaskan dulu masalah, baru izinkan lagi beraktivitas,” kata Yudi Lapae, keluarga rumpun ahli waris, senin (30/10).

Keluarga Yudi Lapae adalah pemilik lahan yang diduga diserobot PT Baula. Dia mendesak supaya pemerintah “mengeksekusi” (baca: hentikan) dulu aktivitasnya, sampai persoalan hukum yang membelitnya tuntas. Hal itu dianggap penting supaya tidak menimbulkan sakit hati warga pemilik lahan. “Kami khawatir jangan sampai warga marah,” ingatnya. Yudi dan keluarga sebenarnya sudah melaporkan persoalan itu ke Kepolisian Daerah (Polda) Sultra. Namun sayang, hingga saat ini belum ada perkembangan. Bahkan, pihaknya juga menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konsel untuk memanggil pihak PT Baula. “Hari ini (kemarin,red) kami sudah bersurat ke DPRD Konsel. Intinya aduan masyarakat dan permintaan dilakukan audiensi. Supaya kita bisa uji materil tentang legalitas lahan yang dikuasai pihak perusahaan,” jelasnya.

Tak hanya itu, pria yang juga masih cucu Lamarota (pemilik lahan) ini meminta kejelasan dan keseriusan dari Polda yang telah menangani persoalan itu. Sebab, sebelumnya, pihaknya telah dijanji akan memediasi kedua belah pihak dalam rangka uji titik koordinat. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan berarti. “Kami akan tanya lagi ke Polda, sudah sampai dimana perkembangan kasusnya,” ucapnya. Menurut pengetahuan Yudi, penanganan kasus itu harusnya paling lambat 120 hari, setelah itu ada klarifikasi. “Makanya, besok (hari ini,red) kami rencana mempertanyakan, sudah sejauh mana penanganan kasus ini. Kami juga ingin tahu kendalanya, sehingga belum ada klarifikasi lanjutan,” ungkapnya.
Lebih jauh Yudi berharap, Polda harus lebih obyektif dalam menangani masalah tersebut. “Kami harap ada titik terang, supaya apa yang menjadi tuntutan keluaga kami bisa membuahkan hasil. Kalau memang ada kendalanya supaya kita tahu,” terangnya. Senada diungkapkan kuasa hukum ahli waris, Efendi Nurman, SH. Dirinya membenarkan jika kliennya sudah melayangkan surat ke DPRD untuk menseriusi persoalan itu. “Betul suratnya sudah dikirim ke DPRD Konsel. Tinggal kita menunggu kelanjutannya. Termasuk dari pihak Polda kita masih menunggu seperti apa penanganan kasusnya,” jelasnya, senin (30/10).

Terpisah,  anggota DPRD Konsel, Senawan Silondae membenarkan adanya surat pihak pemilik lahan yang masuk. “Sudah diterima pimpinan DPRD,” ujarnya. Terkait rencana pemanggilan PT Baula untuk pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP), masih mencari waktu yang tepat. “Nanti selesai pembahasan KUA-PPAS baru diagendakan. Sekarang lagi padat agenda. Pastinya, kami akan seriusi masalah ini,” janjinya. Sementara itu, Komisaris PT Baula Hianto saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar tentang substansi masalah. Sebagai pemilik saha, dia mengaku tidak tahu banyak tentang masalah sengketa lahan dan laporan di kepolisian. “Maaf, itu bukan ranah saya mengomentarinya. Baiknya, tanya petugas bidang operasional saja,” elaknya saat dihubungi, kemarin.

Dua petinggi PT Baula lainnya, yakni Romansyah dan Adi, hingga tadi malam belum bisa dihubungi. Termasuk kuasa hukum PT Baula Muh Algazali juga tak bisa dihubungi. Hanya saja, sebelumnya dia pernah memberikan klarifikasi bahwa  kliennya tidak mungkin menyerobot lahan warga. Algazali menjelaskan, persoalan dugaan sengketa lahan warga di tempat itu sudah menjadi masalah klasik. Sebab, lahan yang dimaksud sudah seringkali diklaim beberapa pihak. Dan pihaknya tidak pernah terlibat disitu. “Tidak mungkin klien kami serobot lahan warga. Mustahil ada aktivitas penambangan kalau lahannya masih bermasalah,” katanya. Menurutnya, sebelum lakukan aktivitas pertambangan, harus mendapatkan izin dari pemerintah. Tentu di dalamnya sudah termasuk lahan. “Jadi, klien kami menambang di lahan yang sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Kendati begitu, dia juga membenarkan kalau kasus tersebut masih berproses di Polda Sultra. Hanya sudah sampai sejauh mana perkembangannya, dia belum tahu karena belum dilibatkan secara langsung. Polda mengakui kalau kasus sengketa lahan masih berproses. (b/kam/ing)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top