Dituding Lamban, DPRD Butur Berang – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Buton Utara

Dituding Lamban, DPRD Butur Berang

HADRIAN INDRA MAPA/KENDARI POS
Penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS Perubahan 2017 antara Pemkab Butur bersama DPRD, senin (30/10)

KENDARIPOS.CO.ID — Tudingan Bupati Buton Utara (Butur), Abu Hasan yang menganggap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lamban dalam membahas APBD-P 2017, membuat para legislator itu berang. Mereka tak terima dianggap tak cepat melakukan pembahasan draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2017.

Ketua DPRD Butur, Rukman Basri Zakariah sangat menyesalkan pernyataan yang dilontarkan Abu Hasan. “Proses pembahasan KUA-PPAS yang berlangsung selama delapan hari ini kami lakukan agar melahirkan hasil yang berkualitas. Sering diskorsing karena datangnya dokumen tidak serentak dan sering berubah,” ujar Rukman Basri Zakariah saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/10).

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan, dokumen yang dibuat eksekutif dan diterima legislatif tidak memenuhi syarat untuk dibahas. Menurutnya, DPRD sebenarnya sangat bijak menerima dokumen dari pemerintah, walaupun masih banyak kekurangan, dengan catatan sambil diperbaiki. “Proses pembahasan dua kali diskorsing sehingga molor karena ada tim anggaran tidak hadir. Padahal dewan sudah bekerja siang malam untuk meneliti dokumen anggaran,” sindirnya.

Rukman sangat menyayangkan, pernyataan bupati yang seolah-olah menuduh DPRD sengaja memperlambat penetapan. Padahal jika dirunut dari dokumen masuknya KUA-PPAS, justru tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang terlambat menyerahkan draf anggaran perubahan. “Penyampaian 25 September dan kita terima dokumen itu nanti tanggal 2 Oktober. Setelah dilihat tidak memenuhi standar. Kemudian tanggal 3 Oktober diperbaiki. Sambil menunggu revisi, tanggal 6 Oktober dewan sudah reses sehingga tidak memungkin dibahas. Kesimpulannya DPRD menyayangkan pernyataan eksekutif seolah-olah menuduh kami memperlambat pembahasan ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Buton Utara, Abu Hasan menyoroti kinerja legeslatif dalam proses pembahasan KUA-PPAS. Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu, kecewa karena alotnya pembahasan disebabkan bukan pada hal substansi lagi. “Saya kecewa pembahasan yang sudah berlangsung satu pekan belum juga tuntas. Bukan apa-apa, tapi penilaian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” kesal Abu Hasan saat itu.

Saling tuding menuding akhirnya mencair. Eksekutif dan legeslatif akhirnya menemukan kata sepakat. Proses pembahasan KUA-PPAS Perubahan disepakati dua belah pihak, ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, Senin (30/10) oleh Bupati Butur, Abu Hasan bersama Ketua DPRD, Rukman Basri. (c/had)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top