Pariwara
Pariwara
Pariwara
Space Iklan
Kolaka Utara

Banyak Lahan Warga Kolut Masuk HL

HUMAS PEMKAB KOLUT FOR KENDARI POS
Kawasan pemukiman dan perkebunan penduduk di Kolaka Utara yang sebagian ternyata berada dalam kawasan hutan lindung.

KENDARIPOS.CO.ID — Tahun ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka Utara (Kolut) menargetkan penerbitan 5.400 sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Namun, upaya itu tersandung sejumlah kendala. Salah satunya banyak lahan yang kepemilikannya diklaim warga namun masuk dalam kawasan hutan lindung (HL).

Kepala BPN Kolut, La Ariki mengaku, kondisi tersebut membuat pihaknya kerap membuang banyak energi. Sebab juru ukur yang diterjunkan melakukan pengukuran harus pulang tanpa hasil setelah mengetahui jika lokasi tersebut masuk dalam kawasan HL. Jumlahnya pun tidak sedikit, karena ada yang bahkan satu dusun berdiri di zona terlarang tersebut.

Di Kolut, banyaknya tanah warga yang masuk dalam kawasan ditengarai karena akan membuka lahan perkebunan yang diikuti pembangunan pemukiman baru. Namun, bisa pula keberadaan perkampungan tersebut jauh sebelumnya telah ada hingga berkembang secara terus menerus menjadi komplek perumahan dan membentuk satu dusun atau desa.

“Setelah diukur dan kembali memasukkannya ke peta, ternyata HL lagi,” keluh La Ariki, minggu (29/10). Meski demikian, akhir tahun mendatang, diharapkan pihaknya mampu mencapai target selama kondisi cuaca juga mendukung di lapangan untuk melakukan pengukuran. Setidaknya, item yang sebelumnya dikenal dengan program agraria nasional (Prona) itu dibagi atas dua tahapan dimana untuk awal bisa mencapai 4.000 bidang tanah dan tahap dua 1.400 bidang. Jenisnya baik perumahan maupun lahan pertanian yang perlu disertifikatkan.

Ditegaskan, program PTSL ini tidak dipungut biaya, terkecuali administrasi yang dibebankan masyarakat oleh pemerintah desa sebagaimana surat keputusan tiga menteri yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Begitu juga dengan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat yang dibuat dalam sebuah peraturan desa. (c/rus)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top