Pariwara
Pariwara
Pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Pemprov Proses Pergantian di Kemendagri, La Bakry Segera Definitif Jadi Bupati Buton

Pasangan Umar Samiun-La Bakry.

KENDARIPOS.CO.ID — Plt Bupati Buton, La Bakry akan segera definitif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra mulai memproses pergantian posisi kepala daerah di Kabupaten Buton. Sebagai dasar pergantian, masih menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, tempat Bupati Buton nonaktif, Samsu Umar Abdul Samiun diadili.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sultra, La Ode Ali Akbar mengaku sudah melayangkan surat permintaan salinan putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat. “Kami sudah ke pengadilan untuk menanyakan kasus Bupati Buton. Pihak pengadilan mengatakan, kasus tersebut sudah selesai dan pihak terdakwa (Umar Samiun,red) sudah tidak mengajukan upaya hukum lanjutan,” kata Ali Akbar saat ditemui usai mengunjungi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Tidak ada upaya banding, berarti putusan pengadilan sebelumnya yang menjatuhkan vonis 3 tahun 9 bulan kepada Umar Samiun telah incrach. Mantan Pj Bupati Buteng ini menjelaskan, dengan begitu maka Pemprov sudah bisa melakukan proses pergantian pimpinan di Buton. “Jadi, sekarang tinggal tunggu salinan putusan pengadilan. Kalau sudah ada, maka posisi bupati akan diserahkan kepada La Bakri,” jelasnya.

Setelah salinan putusan didapatkan, maka proses selanjutnya adalah pengajuan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diproses lebih lanjut. “Kalau sudah ada kita serahkan ke Kemendagri. Setelah itu, Kemendagri nanti kembali memerintahkan kami (Pemprov Sultra,red) melakukan persiapan untuk dilakukannya pergantian,” ungkapnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, dalam waktu dekat salinan putusan pengadilan bakal keluar. “Setelah saya dapat, langsung pulang untuk bikin surat ke Kemendari. Kemudian secepatnya kita akan proses pegantian Bupati Buton,” katanya. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Arif mengatakan, pihaknya menunggu salinan putusan pengadilan terkait proses pergantian posisi Bupati Buton. “Kami sudah dengar kabar tersebut (incrachnya kasus Bupati Buton). Namun tidak mungkin, hanya lewat berita dijadikan dasar untuk melakukan pergantian. Tidak bisa seperti itu. Makanya, kami masih menunggu salinan putusan tersebut,” ucap Arif, kemarin.

Setelah dapat salinan putusan tersebut, lanjut Arif, pihaknya akan segera memprosesnya. “Pak Menteri juga sudah tegaskan, jika ada kepala daerah yang terjebak masalah dan dikenai sanksi hukum, tidak boleh lama-lama diproses. Harus secepatnya diganti supaya proses pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” terangnya.

Untuk diketahui, kasus Umar Samiun telah selesai. Pada 27 September 2017, di bawah palu hakim Ketua Arif Basuki nasib Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun ditentukan. Dia dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan berbagai pertimbangan hakim memutusakan hukuman selama 3 tahun 9 bulan kurungan dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. (b/yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top