Pariwara
Pariwara
Pariwara
Space Iklan
Ekonomi & Bisnis

Kanwil DJPBN Sultra Dukung Transaksi Nontunai

Suasana Seminar Implementasi Gerakan Non Tunai di Sektor Pemerintah di Aula Kanwil DJPBN, Rabu 25 Oktober lalu

KENDARIPOS.CO.ID — Transaksi nontunai yang kini tengah digalakkan oleh jajaran stakeholder, mendapat dukungan penuh dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Sultra. Bentuk dukungan ditunjukkan dengan berbagai aksi nyata, diantaranya transaksi penerimaan negara, baik sektor pajak maupun bukan pajak yang dilakukan melalui sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini memungkinkan transaksi melalui sistem e-billing perbankan via internet banking, sistem transfer hingga transaksi ATM demi menggantikan setoran kas ke bank.

Selain itu, kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah, di sisi pengeluaran negara, Kanwil DJPBN juga sukses mendorong transaksi nontunai penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah melalui rekening tabungan, jadi tidak lagi dengan uang tunai. Selanjutnya, bantuan sosial pemerintah pun telah banyak disalurkan via transfer antarrekening, termasuk penyaluran gaji aparatur sipil negara, Polri dan TNI. “Saat ini kami sudah mendesain penggunaan kartu kredit untuk mengurangi transaksi tunai khusus bendahara instansi pemerintah, utamanya yang dilakukan dengan uang persediaan sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017,” terangnya.

Inisiatif strategis ini adalah langkah yang sangat signifikan dalam mengembangkan Less Cash Society di Indonesia. Makanya, Corner Day yang dihelat pada Rabu (25/10) lalu secara khusus mengangkat tema transaksi nontunai di instansi pemerintah. Menurutnya, partisipasi seluruh pihak untuk kembangkan instrumen nontunai perlu dikembangkan, demi menciptakan Less Cash Society. Lalu di sektor pemerintah pusat, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara telah menerbitkan regulasi dalam percepatan implementasi transaksi nontunai via aturan tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada instansi pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain mempertegas kedudukan bendahara dalam struktur organisasi suatu instansi, peraturan ini juga sudah mengatur tentang penambahan saluran pendebitan rekening bagi bendahara yang semula hanya melalui cek atau bilyet giro, kini ditambah dengan internet banking dan kartu debit. (feb/B)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top