Pariwara
Buton

Hati-hati Kelola DD di Buton!

LAODE ALFIN/KENDARI POS
Plt Bupati Buton, La Bakry ketika menghadiri rapat kerja tindak lanjut nota kesepahaman pengawasan dana desa, kamis (26/10)

KENDARIPOS.CO.ID — Setelah penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah dan kepolisian, dipastikan pengawasan dana desa (DD) kini semakin ketat. Plt. Bupati Buton, La Bakry meminta aparat pemerintah desa agar hati-hati dalam mengelola DD. Ia memerintahkan agar asas transparansi selalu dikedepankan.

“Kelola dana desa sesuai ketentuan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi sebisa mungkin terbuka. Jangan ada yang ditutupi. Dengan begitu, Kepala Desa bisa terhindar dari fitnah apalagi harus berurusan dengan hukum,” ujar La Bakry ketika memberi arahan pada acara rapat kerja tindak lanjut nota kesepahaman antara pemerintah dan kepolisian, di Gedung Wakaka, Pasarwajo, Buton, kamis (26/10).

Dalam nota kesepahaman, lanjut La Bakry, pengawasan pengelolaan DD kini melibatkan kepolisian melalui Polsek maupun Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Artinya, pengawasan DD akan semakin ketat sebagaimana instruksi langsung Presiden Joko Widodo. “Tapi Kepala Desa jangan khawatir. Kuncinya keterbukaan. Dan ingat, gunakan dana itu untuk kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Ia menambahkan, dana desa yang masuk di Buton cukup banyak. Sebanyak 83 desa menerima total DD Rp 64 miliar. Sementara untuk alokasi dana desa (ADD) di Buton totalnya mencapai Rp 46 miliar. “Dengan demikian total dana masuk desa Rp 110 miliar dan satu desa hingga Rp 1 miliar lebih. Nah, dana ini wajib digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara transparan,” urainya.

Di tempat yang sama, Kapolres Buton, AKBP Andi Herman menegaskan, nota kesepahaman tersebut berlaku tiga bulan setelah diteken atau hingga Januari 2018 mendatang. Ia juga menyampaikan, ada 58 Bhabinkamtibmas di Polres Buton dan siap mengawasi DD pada 111 desa. Rinciannya, 83 desa di Buton diawasi 36 Bhabinkamtibmas, dan 38 desa di Busel diawasi 22 polisi.

AKBP Andi Herman juga menegaskan jika anggotanya tidak boleh ikut campur atau mengintervensi penggunaan dana desa. Tugas Babinkamtibmas hanya pada sisi pengawasan. “Kalau memberi masukan pada saat perencanaan program, boleh. Tapi kalau ada yang berani ikut menikmati, maka laporkan,” tegasnya di hadapan 350 peserta dari unsur Pemdes dan Bhabinkamtibmas serta Kapolsek jajaran Polres Buton.

Ia juga menyoroti banyaknya aduan masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakahir, lebih kurang 600 aduan masuk. Hanya saja setelah ditelusuri kadang banyak dilatarbelakangi unsur politik dari beberapa oknum yang hendak mempolisikan para Kepala Desa. “Makanya, Kades harus transparan agar tidak dikriminalisasi. Bangun sinergi dengan Bhabinkamtibmas serta masyarakat agar lebih terbuka,” imbaunya.

Sementara itu, Tabrani, Kasiintel Kejaksaan Negeri Buton meminta DD dikelola dengan tertib administrasi. Antara jumlah dana dan pengeluaran harus sesuai. “Utamakan efisiensi anggaran. Jangan lupa, selalu punya pembukuan agar mudah dipertanggungjawabkan,” imbuhnya. (b/m1)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top