Pariwara
Metro Kendari

Tertibkan Parkir dan Terminal Liar, Pemkot Kendari Gandeng Polisi

Sekot Kendari Alamsyah Lotunani memimpin rapat koordinasi terkait penertiban parkir dan terminal liar. Pengusaha jasa angkutan tidak dibenarkan mengangkut penumpan di kantor PO, melainkan di terminal resmi. Tim khusus dari Dishub akan mengawasi pengusaha jasa angkutan. Foto : KAMARUDDIN DAI / KENDARI POS

KENDARIPOS.CO.ID — Parkir dan terminal liar yang bertebaran di berbagai sudut kota menjadi perhatian Pemkot Kendari. Selain menambah semrawutnya upaya penataan kota, aktivitas parkir dan terminal liar itu dinilai meresahkan angkutan yang mangkal dalam terminal resmi. Pemkot pun bersiap akan melakukan penertiban. Pihak polisi digandeng untuk turun memberantas parkir dan terminal liar. Keputusan penertiban disepakati dalam rapat koordinasi di kantor Wali Kota Kendari yang dipimpin Sekretaris Kota (Sekot) Kendari, Alamsyah Lotunani, Rabu (25/10).

Banyak masukan dari peserta rakor yang berjalan sekira tiga jam yang diikuti Dishub Kota Kendari, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Perikanan dan Kelautan dan Polda Sultra. Bahasan paling alot adalah penertiban terminal bayangan (baca : liar)yang diduga sudah berlangsung lama. “Terminal bayangan ini sudah lama ada. Setiap kali ditertibkan memang hilang, tapi tidak sampai seminggu, muncul ada lagi,” ujar Muh Ali Aksa, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari.

Mantan Kepala Dinas PU Kota Kendari itu, ada delapan terminal di Kota Kendari. Bila fungi terminal tersebut dimaksimalkan maka akan berimbas kepada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kendari. Nah, terminal liar yang masih beroperasi menjadi salah satu hambatan untuk memaksimalkan delapan terminal resmi. “Dengan rapat ini mudah-mudahan semua bisa terjawab, dan sebenarnya bukan hanya terminal bayangan. Banyaknya mobil yang menggunakan plat gantung. Dengan hadirnya kepolisian dalam rapat bisa membantu kami menertibkan permasalahan tersebut,” papar Muh.Ali Aksa.

Kepala BPPRD, Nahwa Umar yang juga angkat suara mengeluhkan banyaknya pihak yang tidak menyerahkan pajak kepada BPPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Setiap pihak yang menggunakan aset Pemkot salah satunya lahan parkir diwajibkan menyetorkan pajak sebesar 30 persen kepada Pemkot.

“Itu RS Bahteramas paling tertib parkirnya tapi sampai sekarang pajak parkirnya tidak pernah dia bayar, saya sudah menyurat ke Polda bahkan ke pemerintah pusat terkait perlakuan RS Bahteramas. Dan juga MTQ itu, pajaknya tidak pernah dibayarkan ke kami. Setiap kita kesana selalu dihadang sama Satpol PP. Katanya aset Pemprov, tapi kalau mengacu kepada UU 28 mereka harus bayar pajak,” keluh Nahwa Umar.

Sekot Kendari Alamsyah Lotunani menjelaskan Untuk penertiban parkir, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus menentukan titik-titik parkirnya. Petugas parkir harus memiliki atribut resmi seperti rompi, dan tarif parkir yang normal menggunakan legalitas tinggi dan dikoordinasikan kepada pihak BPPRD. “Tahun depan, BPPRD akan menganggarkan pengadaan rompi petugas parkir sebagai atribut. Dan penyedia parkir harus menyediakan sarana pendukung yang baik,” ujar Alamsyah Lotunani usai rakor.

Selain itu, semua terminal resmi harus difungsikan. Bersamaan dengan itu, terminal liar harus segera dihilangkan. Dishub Kota Kendari dimintas segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian. “Dan untuk pengusaha angkutan atau PO harus memuat penumpang di terminal. Tidak dibolehkan memuat penumpang di kantor PO. Kecuali muat barang boleh. Nanti akan kita bentuk tim khusus dari Dishub yang akan mengawasi,” tukas Ketua KONI Kota Kendari itu. (kmr/c)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top